Yowan Bedah APBD 2025: Serapan 98 Persen Tak Boleh Sekadar Angka

Yowan Bedah APBD 2025: Serapan 98 Persen Tak Boleh Sekadar Angka

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Politisi senior Kabupaten Mimika, Yohanis Wantik (Yowan), melontarkan catatan kritis sekaligus rekomendasi strategis terhadap realisasi penyerapan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 yang disebut mencapai 98 persen. Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh dijadikan ukuran tunggal keberhasilan pemerintah apabila belum diikuti dengan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Yowan menegaskan, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun 2025 harus menjadi ruang evaluasi yang objektif, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.29/07/2026

"Serapan anggaran yang tinggi harus dibuktikan dengan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai angka 98 persen hanya menjadi prestasi di atas kertas, sementara berbagai persoalan dasar masih dikeluhkan warga," tegas Yowan.

Ia mendorong DPRK Mimika agar menguji setiap program dan penggunaan anggaran secara mendalam, termasuk efektivitas belanja, kualitas pembangunan, serta manfaat yang diterima masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah APBD merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Selain menyampaikan kritik, Yowan juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berorientasi pada pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan.

Yowan berharap pembahasan LKPJ 2025 tidak berhenti pada formalitas, melainkan menjadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kualitas belanja daerah agar APBD benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Mimika.

"Publik menunggu evaluasi yang jujur dan berani. LKPJ harus menjadi instrumen koreksi, bukan panggung untuk saling memuji. Pemerintah dan DPRK memiliki tanggung jawab moral memastikan setiap anggaran menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan berdampak nyata," tutup Yowan.

Editor: Bruce Elang