APBD Perubahan Mimika Jangan Jadi Sekadar Tambal Sulam, PMII Desak Anggaran Dikunci untuk Kebutuhan Rakyat

APBD Perubahan Mimika Jangan Jadi Sekadar Tambal Sulam, PMII Desak Anggaran Dikunci untuk Kebutuhan Rakyat

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan. Pergerakan anggaran daerah yang mencapai triliunan rupiah dinilai harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar menjadi ruang untuk menambah atau menggeser program tanpa dampak yang jelas.

Pergerakan anggaran yang besar, menurut PMII Papua, harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRK Mimika dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar kebutuhan, target yang terukur, serta hasil yang dapat dievaluasi publik.

PMII Papua melalui Abdullah Rahman Bugis menegaskan bahwa APBD Perubahan tidak boleh kehilangan orientasi utamanya, yakni menyelesaikan persoalan masyarakat yang paling mendesak.22/08/2026

 “Anggaran perubahan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya perubahan angka di atas kertas. Setiap rupiah yang dialokasikan harus jelas untuk apa, siapa yang menerima manfaat, dan apa hasil yang ingin dicapai,” tegas Abdullah.»

Jangan Sampai APBD Hanya Besar di Angka

PMII menilai pemerintah dan DPRK Mimika perlu lebih berani mengevaluasi program yang belum memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Menurut mereka, pembahasan APBD Perubahan seharusnya menjadi momentum untuk mengukur kembali apakah program-program yang telah dianggarkan benar-benar berjalan sesuai target.

Persoalannya bukan semata-mata seberapa besar APBD Mimika, tetapi seberapa besar anggaran tersebut mampu mengubah kualitas hidup masyarakat.

Masih adanya kebutuhan mendasar di sejumlah wilayah, mulai dari infrastruktur dasar, akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar.

Karena itu, PMII meminta agar program yang tidak mendesak tidak mengalahkan kebutuhan dasar masyarakat.

Air Bersih, Kesehatan dan Pendidikan Harus Jadi Prioritas

Menjelang pembahasan APBD Perubahan, PMII mendorong Pemkab dan DPRK Mimika memberikan perhatian serius terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Prioritas tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar, perluasan akses air bersih, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan pembangunan di tingkat kampung dan distrik.

“Pemerintah harus melihat kebutuhan masyarakat dari bawah. Jangan sampai masyarakat di kampung masih berhadapan dengan persoalan dasar, sementara anggaran justru terserap pada program yang dampaknya tidak menjadi prioritas,” ujar Abdullah.

PMII juga menilai pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota. Kampung dan distrik harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang karena pembangunan daerah pada akhirnya diukur dari seberapa jauh pelayanan pemerintah mampu menjangkau masyarakat di wilayah terluar.

Visi-Misi Kepala Daerah Jangan Berhenti di Atas Kertas

PMII Papua juga mengingatkan pemerintah daerah agar visi dan misi kepala daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti sebagai dokumen politik.

Visi dan misi tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang jelas, terukur, memiliki indikator keberhasilan, memiliki target waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Janji pembangunan kepada rakyat harus diwujudkan dalam program yang nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi membutuhkan bukti dan hasil yang bisa mereka rasakan,” tegas Abdullah.

Menurut PMII, APBD seharusnya menjadi instrumen utama untuk mewujudkan janji pembangunan tersebut. Karena itu, setiap program yang masuk dalam APBD Perubahan semestinya dapat dijelaskan keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

PMII Dorong APBD Dibangun dari Data, Bukan Sekadar Asumsi

Lebih jauh, PMII Papua meminta proses penyusunan dan pembahasan anggaran Mimika semakin mengedepankan data, kajian, evaluasi program dan partisipasi publik.

Pemerintah dan DPRK dinilai perlu membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat, akademisi, pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat, dunia usaha, serta kelompok masyarakat sipil untuk memberikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan.

Sebab, pembangunan tanpa data berisiko menghasilkan program yang tidak tepat sasaran. Sementara anggaran tanpa evaluasi dapat membuat persoalan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun.

Dengan potensi sumber daya alam dan kapasitas ekonomi daerah yang besar, Mimika dinilai memiliki peluang untuk mempercepat pembangunan manusia dan infrastruktur.

Namun peluang tersebut, menurut PMII, tidak akan otomatis menjadi kesejahteraan apabila tidak diikuti dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat sasaran, pengawasan yang kuat, serta keterbukaan kepada masyarakat.

Setiap Rupiah APBD Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

PMII Papua menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak boleh dimaknai sebatas pembangunan jalan, gedung atau proyek fisik.

Pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas manusia, memperkuat pelayanan publik, membuka lapangan dan kesempatan ekonomi bagi generasi muda, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memastikan masyarakat kampung memperoleh manfaat pembangunan secara nyata.

Karena itu, pembahasan APBD Perubahan Mimika dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPRK untuk membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat.

Jangan sampai APBD Perubahan hanya menjadi perubahan angka tanpa perubahan nasib rakyat.

Publik berhak mengetahui ke mana anggaran diarahkan, apa dasar kebijakannya, siapa yang mendapatkan manfaat, berapa target yang hendak dicapai, dan bagaimana hasilnya akan diukur.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan terletak pada besarnya angka yang dibelanjakan, melainkan pada seberapa nyata anggaran tersebut menghadirkan perubahan bagi kehidupan masyarakat Mimika.

Penulis: M.G. Fakaubun

Editor: Bruce Elang