Polemik Anggaran Keagamaan Rp 10 Miliar, Publik Tagih Keadilan Pemkab Mimika.

Polemik Anggaran Keagamaan Rp 10 Miliar, Publik Tagih Keadilan Pemkab Mimika.

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar beserta sejumlah fasilitas pendukung kepada pihak pastoral memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak seimbang dalam pemberian dukungan kepada lembaga keagamaan di Kabupaten Mimika.

Sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan bantuan tersebut. Mereka menilai, apabila alokasi anggaran hanya diberikan kepada satu kelompok keagamaan tanpa penjelasan yang terbuka mengenai mekanisme maupun kesempatan yang sama bagi kelompok keagamaan lainnya, maka hal itu berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan.01/07/2026

Masyarakat mengingatkan bahwa gereja-gereja KINGMI, GIDI, Baptis, maupun umat Islam juga merupakan bagian dari masyarakat Mimika yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut mereka, pemerintah daerah seharusnya menjaga prinsip netralitas serta memastikan setiap kebijakan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain itu, kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat pembangunan sumber daya manusia Papua yang inklusif. Pembangunan keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat semestinya menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan.

Sorotan publik juga mengarah pada pentingnya keterbukaan informasi mengenai dasar hukum, mekanisme pengusulan, serta proses penetapan bantuan Rp10 miliar tersebut. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menghindari polemik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berbagai kalangan kini mendesak Bupati Mimika segera memberikan penjelasan resmi kepada publik agar tidak muncul persepsi adanya kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Mereka berharap pemerintah menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Mimika.

Penulis : Gunawan F

Editor.   : Bruce Elang