APBD MIMIKA DIDUGA JADI LADANG KELUARGA? PROYEK BAJU ASN Rp18,6 MILIAR PICU AMARAH ANAK AMUNGME

APBD MIMIKA DIDUGA JADI LADANG KELUARGA? PROYEK BAJU ASN Rp18,6 MILIAR PICU AMARAH ANAK AMUNGME

TIMIKA, TRIBUNNUSANTARA — Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menghantam wajah Pemerintah Kabupaten Mimika. Kali ini publik dibuat geram oleh proyek pengadaan pakaian dinas ASN senilai Rp18,6 miliar yang diduga kuat berputar di lingkaran keluarga penguasa.

Sumber RPK dari kalangan anak Amungme menyebut proyek pengadaan sekitar 9.300 stel pakaian dinas ASN dengan nilai hampir Rp2 juta per stel diduga dipercayakan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Di tengah rakyat yang masih menjerit soal pelayanan kesehatan, pendidikan, jalan kampung rusak, air bersih, hingga kemiskinan di wilayah pedalaman, pemerintah justru dinilai lebih sibuk mengurus proyek baju bernilai fantastis.

“Rakyat masih susah makan, kampung-kampung masih gelap dan tertinggal, tapi uang miliaran habis untuk seragam ASN. Ini pemerintah kerja untuk rakyat atau untuk kelompok sendiri?” ujar sumber RPK dengan nada kecewa.

Dugaan permainan proyek semakin tajam setelah muncul informasi bahwa sekitar 220 stel pakaian yang sebelumnya menjadi bagian pekerjaan Ikatan Penjahit Indonesia (IPI) ikut ditarik kembali. Rinciannya disebut terdiri dari jatah Bappenda dan Satpol PP yang semula diperuntukkan bagi penjahit lokal.

Para penjahit kecil di Mimika kini merasa dipermainkan. Saat Pilkada mereka dirangkul, dijanjikan pemberdayaan dan keberpihakan ekonomi rakyat kecil. Namun setelah kekuasaan diraih, proyek miliaran rupiah justru disebut hanya berputar di lingkaran keluarga dan kelompok dekat kekuasaan.

Situasi ini memunculkan kemarahan di tengah masyarakat adat. Anak-anak Amungme menilai jargon keberpihakan kepada Orang Asli Papua hanya menjadi slogan politik saat mencari dukungan rakyat.

“Kalau benar proyek ini dikuasai keluarga penguasa, maka ini bukan lagi dugaan biasa. Ini sudah wajah terang-terangan nepotisme di atas penderitaan rakyat,” tegas sumber tersebut.

Ironisnya lagi, beredar kabar bahwa proyek serupa kembali disiapkan dalam APBD Perubahan untuk pengadaan 9.300 stel pakaian keki dan 9.300 stel seragam hitam putih. Jika benar terealisasi, maka puluhan miliar rupiah APBD kembali terkuras hanya untuk urusan seragam birokrasi.

Publik pun mulai mempertanyakan arah pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong. Di satu sisi berbicara efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat kecil, namun di sisi lain dugaan bancakan proyek terus mencuat dari berbagai sektor.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan aparat pengawas lainnya segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek tersebut, mulai dari proses tender, aliran anggaran, hingga dugaan konflik kepentingan.

Sebab rakyat Mimika tidak ingin APBD yang seharusnya menjadi alat kesejahteraan masyarakat berubah menjadi mesin penggemuk elite dan kroni kekuasaan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi.

(Redaksi Kabarsulsel)