14 Tahun SPAM Timika Tersendat: Rp1,1 Triliun Menguap, Air Bersih Tak Kunjung Datang

Mimika, Kabarsulsel-Indonesia.web.id | Janji tentang air bersih di Mimika terdengar seperti gema panjang yang tak pernah benar-benar tiba. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Timika, yang digagas sejak 2014, kini menjelma menjadi potret buram tata kelola pembangunan: anggaran membengkak, waktu terulur, hasil nihil.

Dalam kurun lebih dari satu dekade, proyek ini telah menelan biaya yang melonjak drastis dari Rp374 miliar, naik ke Rp510 miliar, hingga menyentuh angka fantastis Rp1,1 triliun. Namun di lapangan, warga masih berkutat dengan persoalan lama: sulitnya mengakses air bersih yang layak.

Tiga kali pergantian kepala daerah seharusnya menjadi momentum evaluasi. Alih-alih, proyek ini justru berjalan seperti tanpa kompas. Tidak ada kejelasan capaian, tidak ada transparansi yang memadai, dan yang paling krusial tidak ada dampak nyata bagi masyarakat.

Sejumlah warga Mimika menyuarakan kekecewaan yang kian menumpuk. Bagi mereka, proyek SPAM bukan sekadar gagal fungsi, melainkan simbol dari ketidakseriusan pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyat. Air bersih, yang seharusnya menjadi layanan publik paling elementer, justru terjebak dalam pusaran birokrasi dan dugaan inefisiensi.

Sorotan tajam kini mengarah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Air. Publik menilai kinerja pengawasan masih jauh dari harapan. Proses yang lambat dan minim keterbukaan dinilai memperpanjang ketidakpastian.

Desakan pun menguat agar aparat penegak hukum turun tangan. Pembengkakan anggaran yang signifikan membuka ruang kecurigaan adanya penyimpangan. Tanpa penyelidikan menyeluruh, proyek ini berisiko menjadi catatan kelam lain dalam sejarah pembangunan daerah.

Dalam surat resmi yang disampaikan kepada DPRD Mimika, masyarakat menuntut langkah konkret: investigasi menyeluruh, pemanggilan pihak terkait, serta keterbukaan hasil kepada publik. Mereka juga mendesak agar proses hukum ditempuh jika ditemukan indikasi kerugian negara.

Nada surat itu lugas, tanpa basa-basi. Tidak ada lagi ruang untuk janji baru. Yang dituntut adalah hasil.

“Air bersih adalah hak, bukan proyek tanpa ujung,” demikian salah satu pernyataan yang mencerminkan kegelisahan kolektif warga.

Situasi ini menempatkan DPRD Mimika pada titik krusial. Apakah lembaga legislatif itu mampu menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan independen, atau justru larut dalam pola lama yang kompromistis?

Sementara itu, waktu terus berjalan. Di tengah derasnya angka anggaran yang terus mengalir, masyarakat Mimika masih menadah harap pada sesuatu yang paling mendasar: air bersih yang tak kunjung mengalir.

 

Writter : Evav | Editor : Den