Yacob Ulukyanan: Ketua OKK KNPI Maluku Jangan Cari Panggung, Fokus Jalankan Tugas Organisasi

Yacob Ulukyanan: Ketua OKK KNPI Maluku Jangan Cari Panggung, Fokus Jalankan Tugas Organisasi

Langgur, Kabarsulselindonesia.web.id – Aktivis Maluku Tenggara, Yacop Ulukyanan, melontarkan kritik keras terhadap Ketua OKK DPD KNPI Provinsi Maluku, Hamid Fakoubun.(HF) Menurutnya, sikap Ketua OKK dalam polemik Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Maluku Tenggara justru mencerminkan ketidakmampuan memahami etika organisasi serta mekanisme yang berlaku di tubuh KNPI.

Yacop menilai seorang Ketua OKK seharusnya menjadi motor konsolidasi organisasi, membantu Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku memperkuat kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota, serta memastikan Musda berjalan sesuai AD/ART. Namun, menurutnya, yang terjadi justru sebaliknya.

   "Alih-alih memperkuat organisasi, Ketua OKK justru mempertontonkan sikap yang berpotensi memperkeruh situasi internal KNPI. Fungsi konsolidasi ditinggalkan, tetapi sibuk mencampuri proses yang telah berjalan sesuai mekanisme organisasi," ujar Yacop.

Ia menegaskan bahwa Musda KNPI Maluku Tenggara dilaksanakan berdasarkan mandat yang diberikan DPD KNPI Provinsi Maluku kepada caretaker, sehingga seluruh proses pelaksanaan berada dalam kewenangan organisasi di tingkat provinsi.

Yacop juga menyoroti kehadiran Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Kordinator Wilayah Maluku Tenggara, serta sejumlah pengurus DPD yang ikut menyaksikan jalannya Musda. Menurutnya, apabila kemudian Musda tersebut disebut ilegal, maka pernyataan itu justru dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap keputusan dan kehadiran pimpinan DPD sendiri.

   "Kalau Musda ini disebut ilegal, berarti secara tidak langsung Ketua OKK sedang mempertanyakan bahkan mencoreng keputusan Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku beserta jajaran pengurus yang hadir dan mengambil alih jalannya persidangan sesuai mekanisme organisasi," tegasnya.

Yacop menjelaskan bahwa pengambilalihan jalannya persidangan dilakukan karena proses Musda berlangsung lamban. Dalam kondisi tersebut, kata dia, pimpinan DPD memiliki kewenangan untuk mengambil langkah organisasi demi memastikan Musda tetap berjalan sesuai aturan.

Ia juga mengkritik sikap Ketua OKK yang dinilai terlalu banyak berkomentar mengenai proses Musda tanpa memahami secara utuh dinamika yang terjadi di lapangan.

  "Jangan datang belakangan lalu merasa paling memahami AD/ART. Pelajari kembali etika organisasi sebelum menghakimi proses yang telah dijalankan oleh DPD sesuai kewenangannya," katanya.

Di akhir pernyataannya, Yacop berharap DPD KNPI Provinsi Maluku melakukan evaluasi terhadap kinerja Ketua OKK apabila dinilai tidak lagi menjalankan fungsi organisasi sebagaimana mestinya.

  "KNPI membutuhkan pengurus yang fokus membangun organisasi, menjaga marwah kepemudaan, dan mengonsolidasikan kader, bukan menambah polemik yang berpotensi memecah persatuan," tutup Yacop.

Editor: Bruce Elang