Triliunan Rupiah Menguap, 14 Tahun Tanpa Air: Skandal SPAM Timika Telanjang di Hadapan Publik

Mimika, KabarsulselIndonesia.web.id |  Empat belas tahun. Rp1,1 triliun. Dan satu fakta pahit: air bersih masih menjadi kemewahan bagi sebagian warga Timika.

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang digadang-gadang sebagai solusi permanen krisis air di Mimika kini menjelma menjadi simbol kegagalan tata kelola. Alih-alih mengalirkan air ke rumah-rumah warga, proyek ini justru mengalirkan pertanyaan besar tentang transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Angkanya tidak kecil. Dari nilai awal Rp374 miliar, membengkak menjadi Rp510 miliar pada 2022, dan kini menembus Rp1,1 triliun. Kenaikan hampir tiga kali lipat itu semestinya menghadirkan lompatan progres signifikan.

Namun yang terjadi justru sebaliknya: fasilitas tak terhubung optimal, jaringan distribusi belum berfungsi maksimal, dan masyarakat tetap membeli air dengan harga mahal atau bergantung pada sumber yang kualitasnya diragukan.

Skema kerja proyek sejak awal sudah menyimpan titik rawan. Pembangunan instalasi pengolahan air ditangani pihak perusahaan, sementara jaringan distribusi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Di atas kertas, pembagian ini terlihat sistematis.

Namun tanpa integrasi perencanaan dan pengawasan yang ketat, pola tersebut berubah menjadi fragmentasi tanggung jawab masing-masing berjalan sendiri, dan ketika macet, tak ada yang benar-benar memikul beban penuh.

Yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ini soal hak dasar warga. Air bersih bukan proyek mercusuar, bukan etalase pembangunan, dan bukan komoditas politik lima tahunan. Ini kebutuhan primer yang menentukan kualitas hidup, kesehatan, dan martabat masyarakat.

Keterlambatan belasan tahun tak lagi bisa disederhanakan sebagai kendala teknis. Jika proyek bernilai triliunan rupiah tak kunjung memberi hasil nyata, maka persoalannya lebih dalam dari sekadar hambatan lapangan. Ada kemungkinan perencanaan yang lemah, pengawasan yang longgar, atau bahkan praktik yang menyimpang.

Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan pun kian menguat. Audit administratif tidak cukup. Publik membutuhkan audit investigatif yang transparan, menyeluruh, dan berani menyentuh siapa pun yang bertanggung jawab baik di level teknis, manajerial, maupun pengambil kebijakan.

Sorotan juga mengarah kepada DPRD Mimika, terutama Panitia Khusus (Pansus) Air. Lembaga ini berada di titik krusial: menjadi instrumen kontrol yang efektif atau sekadar panggung formalitas yang menghasilkan laporan tanpa daya paksa. Publik menunggu bukti, bukan retorika.

Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: bagaimana mungkin Rp1,1 triliun tidak mampu memastikan air bersih mengalir ke rumah-rumah warga?

Jika proyek sebesar ini berakhir tanpa hasil nyata, maka yang dibutuhkan bukan lagi penjelasan normatif dan janji evaluasi. Yang dibutuhkan adalah pertanggungjawaban konkret.

Karena ketika anggaran terus bertambah, tetapi air tak kunjung mengalir, yang sesungguhnya kering bukan hanya pipa-pipa distribusi melainkan kepercayaan publik.

 

Writter : Elang Key | Editor : Den