Kesepakatan Tercapai, PT FUM dan Pemerintah Kampung Nawaripi Akhiri Polemik Lewat Musyawarah

Kesepakatan Tercapai, PT FUM dan Pemerintah Kampung Nawaripi Akhiri Polemik Lewat Musyawarah

Mimika, Kabarsulselindonesia.web.id – Polemik terkait pemanfaatan material hasil galian di wilayah Kampung Nawaripi akhirnya berakhir di meja musyawarah. Setelah melalui komunikasi intensif, PT FUM dan Pemerintah Kampung Nawaripi sepakat mengakhiri kesalahpahaman dengan mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan kepentingan pembangunan kampung.

Kesepakatan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan antara perusahaan dan masyarakat tidak selalu harus berujung pada konflik. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka mampu menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.02/07/2026

Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, menegaskan bahwa seluruh material hasil galian yang berada di wilayah kampung merupakan sumber daya yang harus diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat Nawaripi.

  "Material tersebut merupakan sumber daya yang berada di wilayah Kampung Nawaripi. Pemanfaatannya harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan tidak boleh diperjualbelikan ataupun dibawa keluar dari wilayah kampung tanpa kesepakatan bersama," tegas Norman.

Ia menambahkan, pemerintah kampung mengapresiasi sikap manajemen PT FUM yang akhirnya merespons aspirasi masyarakat melalui jalur dialog hingga menghasilkan kesepakatan yang diterima kedua belah pihak.

  "Kami berterima kasih kepada manajemen PT FUM yang telah menghormati pemerintah kampung dan masyarakat adat. Persoalan ini telah diselesaikan secara baik sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman," ujarnya.

Di sisi lain, Pelaksana Lapangan PT FUM, Heri Balik, mengakui adanya keterlambatan perusahaan dalam menindaklanjuti surat Pemerintah Kampung Nawaripi terkait permintaan dukungan material untuk pembangunan Gua Maria.

Sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus komitmen menjaga hubungan baik dengan masyarakat, PT FUM menyatakan siap menyerahkan pemanfaatan material hasil galian kepada Pemerintah Kampung Nawaripi. Perusahaan akan membantu proses pemuatan, sementara armada pengangkutan disiapkan oleh pemerintah kampung.

  "Kami berkomitmen mendukung kebutuhan masyarakat. Material hasil galian dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kampung Nawaripi. Perusahaan bertanggung jawab pada proses pemuatan, sedangkan pengangkutan menjadi tanggung jawab pemerintah kampung," kata Heri Balik.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak juga menyepakati bahwa material diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas umum dan kebutuhan masyarakat Kampung Nawaripi, serta tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahkan ke luar wilayah kampung tanpa persetujuan bersama.

Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri polemik yang sempat berkembang di tengah masyarakat. Pemerintah Kampung Nawaripi dan PT FUM berharap komunikasi yang telah terbangun menjadi fondasi hubungan yang lebih baik ke depan, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Sinergi yang terbangun melalui musyawarah ini menjadi pesan bahwa investasi dan pembangunan akan memiliki nilai lebih ketika dilaksanakan dengan menghormati masyarakat lokal, mendengar aspirasi mereka, serta menjadikan dialog sebagai jalan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Penulis: Gunawan F

Editor: Bruce Elang