DIDUGA PROYEK BAJU ASN Rp18,6 M DI MIMIKA BERAROMA KKN, PUBLIK PERTANYAKAN KETERLIBATAN LINGKARAN KELUARGA PENGUASA

DIDUGA PROYEK BAJU ASN Rp18,6 M DI MIMIKA BERAROMA KKN, PUBLIK PERTANYAKAN KETERLIBATAN LINGKARAN KELUARGA PENGUASA

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menghantam ruang publik Kabupaten Mimika. Kali ini sorotan mengarah pada proyek pengadaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai sekitar Rp18,6 miliar yang disebut-sebut dikelola pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Mimika, Johannes Rettob.03/06/2026

Informasi yang beredar menyebutkan pengadaan sekitar 9.300 stel pakaian dinas ASN dengan nilai rata-rata sekitar Rp2 juta per stel dipercayakan kepada salah satu pihak penjahit yang ditetapkan sebagai pemenang. Besarnya nilai anggaran tersebut langsung memantik pertanyaan publik mengenai transparansi proses pengadaan, mekanisme penunjukan, serta manfaat ekonominya bagi pelaku usaha lokal.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, proyek bernilai puluhan miliar rupiah untuk pakaian dinas ASN dinilai layak mendapat pengawasan ketat dari masyarakat maupun lembaga pengawas.

Tak berhenti di situ, polemik semakin melebar setelah muncul informasi mengenai dugaan pengalihan jatah pekerjaan yang sebelumnya diperuntukkan bagi anggota Ikatan Penjahit Indonesia (IPI). Sejumlah penjahit lokal mengaku kecewa karena merasa harapan untuk memperoleh pekerjaan dari proyek pemerintah tidak berjalan sesuai ekspektasi yang berkembang selama masa politik sebelumnya.

Kekecewaan tersebut diperparah oleh munculnya tudingan bahwa proyek-proyek bernilai besar di lingkungan pemerintah daerah hanya berputar pada kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Meski tudingan itu belum terbukti, isu tersebut kini berkembang luas dan menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat.

Lebih jauh lagi, publik juga menyoroti kabar mengenai kemungkinan pengadaan seragam tambahan dalam APBD Perubahan. Jika informasi tersebut benar, maka anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan pakaian dinas berpotensi kembali menyentuh angka puluhan miliar rupiah.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan pengadaan tersebut benar-benar menjadi prioritas daerah, atau justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang perlu diuji secara terbuka?

Sejumlah elemen masyarakat mulai mendesak agar proses pengadaan dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik. Mereka meminta aparat pengawas internal pemerintah, lembaga audit, maupun aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengadaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran aturan.

"Yang dibutuhkan masyarakat adalah keterbukaan. Jika prosesnya bersih dan sesuai aturan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkembang liar di masyarakat," ujar seorang warga yang mengikuti isu tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan atau klarifikasi resmi. Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu, termasuk dugaan konflik kepentingan maupun praktik KKN, masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait serta instansi yang berwenang.

Editor: Bruce Elang