Wabup Malra Dorong Revolusi Pendidikan Kepulauan: Kolaborasi dan Digitalisasi Jadi Kunci

Ambon, KabarsulselIndonesia.web.id | Di tengah tantangan geografis yang membentang dari satu pulau ke pulau lain, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, mengingatkan bahwa pendidikan di wilayah kepulauan tak bisa lagi dikelola dengan cara-cara biasa. Ia menyerukan kolaborasi lintas sektor sebagai jalan keluar untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan Rahantoknam dalam Rapat Komite Pengarah Inovasi Provinsi Maluku di Hotel Santika Ambon, Senin, 5 Mei 2026. Di hadapan para pejabat pusat dan daerah, pimpinan lembaga pendidikan, serta mitra pembangunan, ia memaparkan lanskap persoalan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara yang masih dibayangi keterbatasan akses dan distribusi layanan.

Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara menghadapi hambatan klasik: transportasi antarwilayah yang belum memadai, penyebaran guru yang belum merata, hingga sarana-prasarana pendidikan yang terbatas. Kondisi fiskal daerah yang belum sepenuhnya leluasa turut mempersempit ruang gerak pemerintah.

“Sebagai daerah kepulauan, akses antarwilayah masih terbatas, distribusi layanan pendidikan belum merata, dan kualitas pembelajaran perlu terus ditingkatkan,” ujar Rahantoknam.

Menurut dia, tantangan geografis tak boleh menjadi alasan stagnasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, kata Rahantoknam, telah memulai sejumlah langkah strategis.

Di antaranya melalui program pemerataan akses pendidikan, distribusi dan penataan guru, penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, serta pembenahan tata kelola berbasis data.

Pendekatan berbasis data, lanjutnya, menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan tidak lagi bertumpu pada asumsi. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan kebutuhan riil sekolah-sekolah di wilayah terpencil, termasuk di Kepulauan Kei dan sekitarnya.

Tak hanya itu, Rahantoknam juga menyoroti urgensi transformasi digital dalam sektor pendidikan. Digitalisasi, menurut dia, bukan sekadar pengadaan perangkat, melainkan perubahan cara kerja dan cara belajar.

Inovasi teknologi harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Ke depan, arah kebijakan pendidikan Maluku Tenggara akan bertumpu pada lima pilar utama: pemerataan berbasis afirmasi kepulauan, transformasi digital, penguatan SDM, tata kelola berbasis data, dan kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah, kata dia, tak bisa bekerja sendiri.

“Dengan komitmen bersama, kita yakin pendidikan di Maluku Tenggara akan menjadi pilar kuat bagi pembangunan daerah dan masa depan generasi muda,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Rahantoknam juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah pola kerja menjadi lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan daya saing daerah di masa depan.

Rapat Komite Pengarah Inovasi Provinsi Maluku ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi gagasan dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Di tengah keterbatasan yang masih membayangi wilayah kepulauan, kolaborasi dan inovasi menjadi dua kata kunci yang tak bisa ditawar.

 

Writter : Elang Key