Pemkab Mimika Patut Dipertanyakan: Pesawat dan Helikopter Mengendap di Hanggar Diduga Tak Beroperasi Aset Udara Rp85,8 Miliar Kembali Jadi Besi Tua.

Pemkab Mimika Patut Dipertanyakan: Pesawat dan Helikopter Mengendap di Hanggar Diduga Tak Beroperasi Aset Udara Rp85,8 Miliar Kembali Jadi Besi Tua.

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id — Polemik pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 milik Pemerintah Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan publik.          

Nilai pengadaan yang mencapai sekitar Rp85,8 miliar kini dipertanyakan setelah kedua aset udara tersebut disebut-sebut tidak lagi beroperasi optimal dan lebih banyak terparkir di area Bandara Mozes Kilangin kembali bisa jadi besi tua.28/05/2026

Kondisi itu memicu kritik keras dari masyarakat karena dinilai bertolak belakang dengan kebutuhan riil warga, terutama masyarakat di wilayah pedalaman yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi logistik dasar.

Aset yang sebelumnya dipromosikan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas daerah kini justru dianggap menjadi simbol buruknya perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Publik mempertanyakan sejauh mana manfaat nyata dari pengadaan tersebut bagi masyarakat Mimika.

“Uang sebesar itu seharusnya bisa dipakai memperkuat pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Kalau akhirnya aset hanya parkir dan tidak dimanfaatkan maksimal, tentu wajar publik mempertanyakan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Mimika.

Sorotan juga mengarah pada aspek perencanaan dan keberlanjutan operasional. Sejumlah pihak menilai pemerintah daerah seharusnya sejak awal memastikan kesiapan sumber daya manusia, biaya operasional, sistem perawatan, hingga pola pemanfaatan aset agar tidak berakhir mangkrak.

Di tengah kritik yang terus berkembang, publik mulai mendesak adanya penjelasan resmi dan terbuka dari pemerintah daerah terkait kondisi terkini pesawat dan helikopter tersebut. Beberapa pertanyaan yang mengemuka di antaranya:

Berapa total biaya pengadaan dan perawatan aset setiap tahun?

Mengapa aset tidak dimanfaatkan secara maksimal?

Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut?

Apakah sudah ada audit menyeluruh terhadap pengadaan dan operasionalnya?

Berapa potensi kerugian daerah apabila aset terus tidak digunakan?

Selain itu, masyarakat juga meminta lembaga pengawas, auditor negara, hingga aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan dugaan kelalaian, pemborosan anggaran, atau pelanggaran dalam proses pengadaan maupun pengelolaannya.

Pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sekadar masalah teknis. Sebab ketika aset bernilai puluhan miliar rupiah yang dibeli menggunakan uang rakyat tidak memberikan manfaat maksimal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi anggaran, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi secara rinci dari pihak terkait mengenai status operasional kedua aset udara tersebut maupun langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat Mimika.

(Redaksi Kabarsulsel)