RP Bongkar Kejanggalan APBD Mimika: Penyerapan Baru 11,38 Persen, Kenaikan Harga Material 22 Persen Dipertanyakan

RP Bongkar Kejanggalan APBD Mimika: Penyerapan Baru 11,38 Persen, Kenaikan Harga Material 22 Persen Dipertanyakan

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id — RP melontarkan kritik keras terhadap kondisi tata kelola anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai penuh kejanggalan. Mulai dari pengumuman kenaikan harga satuan material sebesar 22 persen hingga rendahnya penyerapan APBD 2026 yang baru mencapai 11,38 persen pada medio Mei, semuanya kini dipertanyakan publik.

Menurut RP, pengumuman kenaikan harga material oleh Bupati Mimika justru memunculkan tanda tanya besar karena hingga saat ini pemerintah pusat belum secara resmi mengumumkan adanya kenaikan harga satuan sebesar 22 persen tersebut.30/05/2026

“Kalau negara belum mengeluarkan keputusan resmi, lalu dasar daerah mengumumkan kenaikan 22 persen itu apa? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas RP.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah serta berpotensi mempengaruhi nilai proyek dan belanja pemerintah.

Tak hanya itu, RP juga menyoroti kondisi penyerapan APBD Mimika tahun 2026 yang disebut sangat memprihatinkan.

Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga pertengahan Mei 2026 realisasi penyerapan anggaran baru berada di angka 11,38 persen.

Bagi RP, angka tersebut bukan sekadar rendah, tetapi menunjukkan lemahnya kinerja pengelolaan pemerintahan daerah.

“Ini sangat aneh. Kalau pemerintahan berjalan normal, awal Juni penyerapan anggaran seharusnya sudah berada di kisaran 60 sampai 70 persen. Tapi sekarang baru 11,38 persen. Mau kerja apa kalau kondisi seperti ini?” kritiknya.

RP mengingatkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran dapat berdampak serius terhadap peluang Kabupaten Mimika mendapatkan tambahan dana melalui APBN Perubahan 2026.

Menurutnya, pemerintah pusat akan melihat kemampuan daerah dalam merealisasikan anggaran sebelum memutuskan tambahan dukungan keuangan.

“Mei sampai Juni itu waktu daerah bergerak ke Jakarta untuk memperjuangkan tambahan anggaran. Juli sudah penetapan APBN nasional. Kalau penyerapan masih tidur seperti ini, jangan harap pusat percaya kasih tambahan anggaran,” ujarnya tajam.

Kata RP bahwa jangan iniemjadi alasana mandegnya pembangunan lalu dana kembali aman di bank,Maka pertanyaanya bunga di bank siapa yang ambil dan siapa yang kenyang.

Ia bahkan menyinggung kondisi APBD tahun 2025 yang dinilai mengalami penyerapan rendah hingga akhirnya memunculkan surplus anggaran pada tahun 2026.

Bagi RP, kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam manajemen keuangan daerah yang tidak boleh terus dibiarkan.

“Kalau anggaran tidak terserap, pembangunan pasti tersendat. Yang rugi bukan pemerintah, tapi masyarakat,” katanya.

RP meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera menjelaskan secara transparan kondisi realisasi anggaran daerah serta dasar kebijakan kenaikan harga material agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Sorotan keras tersebut kini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut efektivitas pembangunan daerah, kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD, serta masa depan fiskal Kabupaten Mimika.

(Redaksi Kabarsulsel)