Listrik Kei Besar Terganggu, KNPI Desak Evaluasi PLN Elat

Listrik Kei Besar Terganggu, KNPI Desak Evaluasi PLN Elat

Kace E. Ubro: Pelayanan Kelistrikan Harus Punya Kepastian, Bukan Membiarkan Warga dalam Ketidakpastian

MALUKU TENGGARA Kabarsulselindonesia.web.id — Gangguan dan pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Kei Besar mendapat sorotan serius dari Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Maluku Tenggara.09/08/2026

Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara, Kace E. Ubro, S.Pd., M.Si., mendesak Kepala Persero PT PLN Tual-Malra melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Rayon PLN Elat menyusul gangguan kelistrikan yang dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat di Kei Besar.

Menurut Kace, persoalan listrik tidak dapat dipandang hanya sebagai gangguan teknis biasa. Kelistrikan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, pendidikan, pelayanan pemerintahan, komunikasi, dunia usaha, serta kehidupan rumah tangga.

Karena itu, ketika pemadaman terjadi berulang atau berlangsung dalam waktu yang mengganggu aktivitas warga, PLN dinilai perlu memberikan penjelasan yang terbuka, langkah penanganan yang jelas, serta jaminan perbaikan pelayanan.

  “Kami meminta Kepala Persero PT PLN Tual-Malra segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kepala Rayon PLN Elat. Masyarakat Kei Besar membutuhkan pelayanan listrik yang andal dan memiliki kepastian,” tegas Kace.

Jangan Berhenti pada Alasan Teknis

Kace menilai, apabila gangguan disebabkan kerusakan mesin, jaringan, keterbatasan kapasitas, maupun persoalan operasional lainnya, PLN harus mampu menjelaskan kondisi tersebut secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, transparansi sangat penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian setiap kali terjadi pemadaman.

“Kalau memang ada kendala teknis, sampaikan kepada masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika masyarakat mengalami dampak pemadaman tetapi tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penyebab, penanganan, dan kapan pelayanan kembali normal,” ujarnya.

Ia juga meminta evaluasi tidak hanya bersifat administratif. PLN Regional maupun manajemen PLN Tual-Malra diharapkan turun langsung melihat kondisi kelistrikan di Kei Besar serta mendengar keluhan masyarakat dan pemerintah setempat.

KNPI Minta Evaluasi Menyentuh Akar Persoalan

Kace menegaskan, evaluasi terhadap pelayanan PLN Elat harus dilakukan secara objektif dan menyentuh akar persoalan. Jika terdapat kelemahan dalam pengelolaan operasional maupun pelayanan yang menyebabkan gangguan terus berulang, maka harus segera dilakukan pembenahan.

  “Evaluasi jangan hanya sebatas laporan di atas meja. Lihat langsung kondisi di lapangan. Jika ada persoalan manajemen, operasional, maupun pelayanan, harus segera dibenahi agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan,” katanya.

Menurut Kace, masyarakat Kei Besar memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kelistrikan yang layak. Kondisi geografis dan tantangan infrastruktur tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas pelayanan.

DPD KNPI Maluku Tenggara juga meminta PLN menyampaikan peta persoalan kelistrikan di Kei Besar, termasuk penyebab gangguan, langkah pemulihan, kesiapan infrastruktur, serta program perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Bukan Mencari Kesalahan, tetapi Menuntut Perbaikan

Kace menegaskan, desakan KNPI bukan bertujuan mencari pihak yang harus disalahkan. Namun, sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat, KNPI berkepentingan memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

  “Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kami menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan perbaikan pelayanan. Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. PLN harus hadir membawa solusi dan kepastian, bukan membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian,” tutup Kace.

DPD KNPI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Editor: Bruce Elang