Yohanis Kemong Soroti Lemahnya Kepemimpinan Mimika: Pemprov Papua Tengah Jangan Terus Jadi Pemadam Kebakaran

Yohanis Kemong Soroti Lemahnya Kepemimpinan Mimika: Pemprov Papua Tengah Jangan Terus Jadi Pemadam Kebakaran

TIMIKA, PAPUA TENGAH Kabarsulselindonesia.web.id  — Berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan. Mulai dari pemalangan jalan di Kampung Timika Jaya (SP 2), persoalan lokasi yang disebut masyarakat telah disasi, hingga aksi demonstrasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dari Pelabuhan Pomako, dinilai membutuhkan respons cepat dan kepemimpinan pemerintah daerah yang lebih aktif.14/08/2026

Anggota DPRK Papua Tengah, Yohanis Kemong, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah konkret untuk menyikapi persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Menurut Kemong, pemerintah daerah tidak boleh menunggu persoalan membesar baru kemudian bergerak.

Ia menilai sejumlah persoalan di Mimika selama ini justru membuat pemerintah provinsi harus turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang seharusnya dapat ditangani terlebih dahulu oleh pemerintah kabupaten.

Kemong: Jangan Sampai Pemprov Terus Jadi Pemadam Kebakaran

Kemong secara terbuka mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Ia menyoroti sejumlah peristiwa yang menurutnya membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi dan unsur Forkopimda untuk mencari jalan keluar.

Salah satunya konflik di Kwamki Lama, yang menurut Kemong membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mendorong proses perdamaian.

Persoalan pemalangan jalan di kawasan SP 2 yang kemudian dikaitkan dengan munculnya berbagai persoalan keamanan di Timika juga menjadi perhatian.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkab Mimika.

 “Apakah persoalan TKBM juga harus menunggu pemerintah provinsi turun tangan untuk menyelesaikannya?” ujar Kemong dengan nada tegas.»

Pertanyaan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pola penanganan persoalan daerah yang dinilainya belum cukup cepat dan responsif.

“Bupati Ada di Mana?”

Kemong bahkan mempertanyakan keberadaan dan peran aktif Bupati Mimika dalam merespons persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah pemerintahannya.

Menurutnya, seorang kepala daerah tidak cukup hanya menjalankan agenda pemerintahan administratif, tetapi harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial, keamanan maupun ekonomi.

 “Lalu Bupati Mimika ada di mana, sehingga harus dari provinsi yang turun menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Mimika?” tegasnya.»

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena sejumlah persoalan di Mimika bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik.

Pemkab Diminta Jangan Menunggu Konflik Membesar

Kemong meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, koordinasi tidak boleh dilakukan hanya ketika persoalan sudah berada pada tahap krisis.

Pemerintah daerah harus mampu membaca potensi konflik sejak awal, membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, serta menghadirkan solusi sebelum persoalan berkembang menjadi pemalangan, demonstrasi maupun gangguan keamanan.

Pemerintah daerah harus hadir sebelum masyarakat kehilangan kesabaran, bukan setelah masalah menjadi besar.

Persoalan TKBM Jangan Dibiarkan Berlarut

Terkait persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pomako, Kemong berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian.

Persoalan ketenagakerjaan di kawasan pelabuhan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan komunikasi antara pemerintah, pengelola pelabuhan, pekerja, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Jika tidak segera dicarikan jalan keluar, persoalan tersebut berpotensi mengganggu aktivitas bongkar muat sekaligus menambah daftar persoalan sosial yang terjadi di Mimika.

Kepemimpinan Harus Hadir, Bukan Sekadar Menunggu

Kemong menegaskan bahwa Mimika membutuhkan kepemimpinan daerah yang mampu merespons persoalan secara cepat, terbuka dan terukur.

Menurutnya, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun aparat keamanan memang penting, tetapi tidak boleh membuat pemerintah kabupaten kehilangan peran utama dalam menyelesaikan persoalan di wilayahnya.

Pemprov Papua Tengah tidak semestinya terus-menerus menjadi “pemadam kebakaran” untuk persoalan yang muncul di Kabupaten Mimika.

Pemerintah Kabupaten Mimika harus mengambil posisi sebagai pihak yang berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Karena itu, Kemong merekomendasikan agar Bupati Mimika meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh pihak, termasuk Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok pekerja dan elemen masyarakat lainnya.

Mimika tidak kekurangan forum koordinasi. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan, kecepatan bertindak, dan kepemimpinan yang benar-benar hadir di tengah persoalan rakyat.

Jika pemerintah daerah mampu hadir sejak awal, banyak persoalan dapat diselesaikan melalui dialog sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

(YK)

Editor: Bruce Elang