Ketua KNPI Kab Malra Pablo Rafra Desak Dana BOK dan JKN Dikembalikan ke Puskesmas: Pelayanan Kesehatan Jangan Tersandera Birokrasi

Ketua KNPI Kab Malra Pablo Rafra Desak Dana BOK dan JKN Dikembalikan ke Puskesmas: Pelayanan Kesehatan Jangan Tersandera Birokrasi

Langgur Kabarsulselindonrsia.web.id  – Ketua KNPI Kabupaten Maluku Tenggara, Pablo Rafra, mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara segera mengevaluasi tata kelola anggaran kesehatan, khususnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, kedua dana tersebut harus dikembalikan pengelolaannya kepada puskesmas agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.26/06/2026

Pernyataan itu disampaikan Pablo Rafra di sela-sela persiapan lanjutan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Maluku Tenggara yang akan digelar besok.

Menurut Pablo, puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat setiap hari, mulai dari pelayanan ibu dan anak, imunisasi, penanggulangan penyakit, hingga pelayanan kesehatan di desa-desa terpencil.

  "Puskesmas adalah garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Sudah sepatutnya dana BOK dan JKN dikelola langsung oleh puskesmas agar penggunaannya lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat," tegasnya.

Ia menilai, pola pengelolaan anggaran yang terlalu terpusat justru berpotensi memperlambat pelayanan dan mengurangi fleksibilitas puskesmas dalam memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak.

Sebagai perbandingan, Pablo mencontohkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan langsung kepada masing-masing sekolah. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

   "Kalau dana BOS bisa dikelola langsung oleh sekolah dan terbukti efektif, maka prinsip yang sama juga layak diterapkan di sektor kesehatan. Berikan kewenangan kepada puskesmas untuk mengelola dana BOK dan JKN secara langsung dengan sistem pengawasan yang jelas," ujarnya.

Pablo juga mengajak pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran kesehatan. Menurutnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai dana yang seharusnya memperkuat pelayanan di puskesmas justru terhambat oleh birokrasi yang panjang. Sudah saatnya dana BOK dan JKN dikembalikan kepada puskesmas demi pelayanan kesehatan yang lebih cepat, merata, dan berpihak kepada masyarakat," pungkas Ketua KNPI Maluku Tenggara, Pablo Rafra.

Editor : Bruce Elang