PROYEK APBD MIMIKA 2026 DI UJUNG TANDUK! 206 PAKET MANDEK, BIROKRASI TERLENA, RAKYAT TERANCAM JADI KORBAN

PROYEK APBD MIMIKA 2026 DI UJUNG TANDUK! 206 PAKET MANDEK, BIROKRASI TERLENA, RAKYAT TERANCAM JADI KORBAN

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id  – Lampu merah pembangunan Kabupaten Mimika mulai menyala. Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, ratusan proyek yang dibiayai APBD masih belum bergerak.04/06/2026                        

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius bahwa sejumlah program pembangunan berpotensi terlambat bahkan gagal dilaksanakan."ujar RP

Data yang diperoleh menunjukkan terdapat 206 paket pekerjaan yang direncanakan dibiayai melalui APBD Mimika Tahun Anggaran 2026. Namun hingga awal Juni, baru tiga OPD yang menyerahkan dokumen kegiatan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) untuk diproses tender, yakni RSUD, Sekwan, dan DPMPTSP.

Artinya, lebih dari 200 paket pekerjaan lainnya masih tertahan di meja birokrasi.

Situasi ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Sebab proses verifikasi administrasi, evaluasi dokumen hingga tender membutuhkan waktu panjang yang bisa mencapai lebih dari satu bulan. Sementara waktu pelaksanaan proyek terus tergerus.

Lanjut RP jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Mimika berpotensi kembali menghadapi penyakit lama yang terus berulang setiap tahun: proyek dikerjakan terburu-buru menjelang akhir tahun, kualitas pekerjaan dipertanyakan, anggaran menumpuk, dan sebagian kegiatan gagal terealisasi.

Yang menjadi pertanyaan publik, mengapa hingga pertengahan tahun masih banyak OPD belum menyerahkan dokumen pengadaan? Apakah karena lemahnya perencanaan, lambannya birokrasi, atau buruknya koordinasi internal pemerintah daerah?

Keterlambatan ini bukan sekadar persoalan administrasi. Yang dipertaruhkan adalah pembangunan daerah, pelayanan publik, penyerapan anggaran, hingga kepentingan masyarakat yang menunggu jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai program pembangunan lainnya.

Bupati Mimika didesak segera turun tangan dan mengambil langkah tegas. Seluruh pimpinan OPD yang belum menyelesaikan dokumen pengadaan harus diperintahkan bergerak cepat sebelum waktu benar-benar habis.

Kata RP jika ratusan paket proyek itu gagal terlaksana, maka yang menanggung dampaknya bukan para pejabat di balik meja, melainkan masyarakat Mimika yang kembali harus menunggu pembangunan yang tak kunjung datang.

Waktu terus berjalan. Pertanyaannya kini, apakah Pemerintah Kabupaten Mimika mampu menyelamatkan 206 paket proyek tersebut, atau justru akan mencatatkan salah satu kegagalan pengelolaan APBD terbesar dalam beberapa tahun terakhir?

Editor : Bruce Elang