APBD Mimika 2026 Baru 11 Persen, Pengusaha Papua Murka: OPD Jangan Tidur di Atas Uang Rakyat!

APBD Mimika 2026 Baru 11 Persen, Pengusaha Papua Murka: OPD Jangan Tidur di Atas Uang Rakyat!

Timika, Kabarsulselindonesia.web.id — Aroma mandeknya pembangunan mulai menyelimuti Kabupaten Mimika. Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi APBD Mimika dikabarkan baru menyentuh angka sekitar 11,38 persen. Sementara proyek fisik yang diharapkan menggerakkan ekonomi rakyat masih banyak yang mati di meja tender.

Kondisi ini memicu kemarahan para pengusaha Papua di Mimika. Mereka secara resmi melayangkan surat pengaduan keras kepada Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, mendesak DPRK segera membongkar penyebab mandeknya proyek APBD 2026. 19/05/2026

Dalam surat tersebut, para pengusaha menilai birokrasi Pemkab Mimika bergerak lamban dan terkesan tidak punya sense of crisis terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan.

“Rakyat sudah menunggu pekerjaan, pengusaha lokal menunggu proyek, tenaga kerja menunggu aktivitas pembangunan. Tapi yang bergerak hanya rapat dan administrasi,” kritik mereka tajam.

Lebih parah lagi, mayoritas proyek fisik disebut masih berkutat di tahapan pelelangan. Padahal tahun anggaran sudah berjalan hampir setengah tahun. Situasi ini dianggap sebagai sinyal buruk lemahnya manajemen pemerintahan dan buruknya koordinasi antar-OPD.

Para pengusaha memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Mimika kembali akan terjebak pada pola lama: proyek dipaksakan berjalan di akhir tahun, pekerjaan dikebut asal jadi, lalu kualitas pembangunan hancur dan rakyat kembali menjadi korban.

“Masyarakat tidak butuh alasan klasik. Yang dibutuhkan rakyat adalah proyek berjalan, ekonomi hidup, dan pembangunan nyata,” tegas isi pengaduan tersebut.

Mereka juga menyoroti dampak serius terhadap pengusaha asli Papua yang hingga kini belum mendapatkan kepastian pekerjaan akibat proyek pemerintah yang mandek total.

Menurut mereka, keterlambatan ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi sudah menyentuh persoalan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dan pelaku usaha lokal.

Karena itu, DPRK Mimika didesak segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD teknis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka agar publik mengetahui siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas mandeknya APBD 2026.

Tak hanya itu, DPRK juga diminta mengevaluasi bahkan mencopot OPD yang dinilai lamban, tidak becus bekerja, dan diduga menjadi penghambat jalannya pembangunan daerah.

“Jangan sampai uang rakyat triliunan hanya mengendap di kas daerah sementara masyarakat menjerit dan pembangunan mati suri,” kecam mereka.

Surat pengaduan itu turut ditembuskan kepada Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika, serta Inspektorat Kabupaten Mimika.

Kini sorotan publik tertuju pada DPRK Mimika: apakah berani membongkar biang mandeknya proyek APBD, atau justru ikut diam menyaksikan pembangunan Mimika lumpuh di tengah jalan.

*Singa*