Ironi SILPA Rp1,1 Triliun: APBD Mengendap, Proyek Tersendat, Mimika Diuji di Tengah Gaung HUT APKASI ke-26

Ironi SILPA Rp1,1 Triliun: APBD Mengendap, Proyek Tersendat, Mimika Diuji di Tengah Gaung HUT APKASI ke-26

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Di saat sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia mengeluhkan tekanan fiskal, Kabupaten Mimika justru menghadapi ironi yang sulit dibantah. Bukan kekurangan anggaran, melainkan melimpahnya dana yang tak mampu dibelanjakan.

Sorotan publik kini tertuju pada besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD yang disebut mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Angka tersebut memicu gelombang kritik masyarakat, terutama di media sosial, yang mempertanyakan efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengelola salah satu APBD terbesar di Indonesia.

Momentum Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang mengusung semangat penguatan kapasitas pemerintah daerah seharusnya menjadi ruang refleksi. Namun bagi Mimika, perayaan itu justru dibayangi pertanyaan besar: mengapa anggaran tersedia, tetapi pembangunan berjalan lambat? 06/07/2026

Bukan Krisis Anggaran, Tetapi Krisis Eksekusi

Berbagai daerah memang menghadapi tekanan fiskal akibat perlambatan ekonomi nasional maupun global. Namun menurut RP, alasan tersebut sulit dijadikan pembenaran apabila di saat yang sama dana daerah justru mengendap dalam jumlah sangat besar.

"Kalau uangnya tidak ada, masyarakat tentu bisa memahami. Tetapi ketika anggaran tersedia hingga menyisakan SILPA triliunan rupiah, sementara proyek-proyek strategis justru terhambat, maka persoalannya bukan lagi fiskal. Persoalannya adalah lemahnya eksekusi dan buruknya manajemen birokrasi," kata RP.

Analisis tersebut semakin menguat setelah Bupati Mimika menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap proyek-proyek yang mengalami hambatan.

Menurut RP, kebijakan itu merupakan sinyal bahwa pemerintah sendiri mengakui adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program pembangunan.

DIM Menjadi Bukti Birokrasi Sedang Bermasalah

Instruksi penyusunan DIM dinilai bukan sekadar langkah administratif, melainkan cerminan bahwa banyak proyek pemerintah tidak berjalan sesuai target.

"Kalau semua berjalan baik, tentu tidak perlu ada inventarisasi masalah secara khusus di tengah tahun anggaran. Fakta ini menunjukkan birokrasi sedang menghadapi persoalan yang tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi tekanan fiskal," ujarnya.

RP menilai masyarakat tidak bisa disalahkan ketika mempertanyakan kinerja pemerintah. Sebab yang mereka lihat bukan angka di atas kertas, melainkan jalan yang belum selesai, proyek yang tertunda, dan pelayanan publik yang belum optimal.

APBD Triliunan Belum Mampu Menggerakkan Ekonomi

Menurut RP, APBD seharusnya menjadi mesin utama penggerak ekonomi daerah.

Ketika belanja pemerintah melambat, dampaknya langsung dirasakan kontraktor lokal, pelaku UMKM, tenaga kerja konstruksi hingga perputaran uang di pasar.

"Setiap rupiah APBD yang tertahan berarti kesempatan kerja ikut tertahan. Ketika dana triliunan mengendap, yang ikut macet bukan hanya proyek pemerintah, tetapi juga denyut ekonomi masyarakat," katanya.

APKASI Jangan Sekadar Menjadi Seremoni

RP berpandangan, HUT APKASI ke-26 semestinya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar agenda seremonial.

Ia menilai Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menjadikan kritik publik sebagai bahan pembenahan birokrasi secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi OPD yang dinilai tidak mampu mempercepat realisasi program pembangunan.

"Keberhasilan kepala daerah tidak diukur dari besarnya APBD, tetapi dari seberapa besar anggaran itu mampu diubah menjadi jalan, sekolah, rumah sakit, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

RP mengingatkan bahwa apabila SILPA triliunan rupiah terus berulang tanpa diikuti percepatan pembangunan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tergerus.

"Yang dibutuhkan rakyat bukan penjelasan panjang tentang tekanan fiskal, tetapi bukti nyata pembangunan. Sebab bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah sangat sederhana: apakah pembangunan berjalan atau tidak."

Menurut RP, besarnya SILPA bukan lagi sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan alarm keras yang harus dijawab dengan reformasi birokrasi, percepatan belanja daerah, dan peningkatan akuntabilitas.

"Mimika tidak sedang kekurangan uang. Yang dipertanyakan publik hari ini adalah apakah pemerintah mampu mengubah anggaran triliunan rupiah menjadi manfaat nyata bagi rakyat. Jika tidak, maka kritik masyarakat bukan lagi sekadar opini, melainkan konsekuensi dari lambatnya pembangunan yang mereka rasakan sendiri," tutup RP.

Editor : Bruce Elang