Bawa Nama Bupati dan Diaspora Mimika, Ketua Karateker DPD II KNPI Mimika Didesak Dievaluasi

Bawa Nama Bupati dan Diaspora Mimika, Ketua Karateker DPD II KNPI Mimika Didesak Dievaluasi

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI Mimika kembali menuai polemik. Ketua Karateker DPD II KNPI Mimika didesak untuk segera dievaluasi menyusul dugaan membawa nama Bupati Mimika dan diaspora Mimika dalam upaya menggalang dukungan kepada salah satu bakal calon Ketua DPD II KNPI Mimika.01/06/2026

Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut berpotensi mencederai netralitas organisasi kepemudaan serta memunculkan persepsi bahwa pelaksanaan Musda tidak lagi berdiri di atas prinsip independensi dan demokrasi organisasi, melainkan diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.

Mereka menegaskan, Musda KNPI seharusnya menjadi ruang kompetisi yang sehat, terbuka, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh bakal calon tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun maupun pencatutan nama pejabat daerah.

"Organisasi kepemudaan harus dijaga dari segala bentuk intervensi dan kepentingan politik praktis. MUSDA harus menjadi ruang demokrasi yang terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh bakal calon," ujar salah satu pihak yang menyampaikan aspirasi.

Atas dasar itu, mereka meminta Dewan Pengurus KNPI pada tingkat yang berwenang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Ketua Karateker beserta seluruh tahapan persiapan Musda guna memastikan proses berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Selain evaluasi, mereka juga mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran organisasi. Jika terbukti terdapat penyimpangan dalam proses pelaksanaan Musda, mereka meminta agar sanksi dijatuhkan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.

Menurut mereka, menjaga marwah KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, setiap proses yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan harus diselesaikan secara transparan dan akuntabel agar hasil Musda benar-benar mencerminkan kehendak organisasi, bukan kepentingan segelintir pihak.

Editor: Bruce Elang