KNPI Maluku Tenggara Desak Pemerintah Pusat Jangan Tutup Mata terhadap Infrastruktur Daerah

KNPI Maluku Tenggara Desak Pemerintah Pusat Jangan Tutup Mata terhadap Infrastruktur Daerah

MALUKU TENGGARA Kabarsulseindonesia.web.id  — Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, Pablo Rafra, meminta pemerintah pusat tidak lagi memandang sebelah mata kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya terkait usulan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2026–2027 yang tengah diperjuangkan pemerintah daerah.

Menurut Pablo Rafra, perjuangan yang dilakukan Bupati Muhamad Thaher Hanubun bersama Komisi V DPR RI dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku bukan sekadar agenda formal birokrasi, melainkan perjuangan nyata untuk menyelamatkan konektivitas dan masa depan pembangunan Maluku Tenggara.21/05/2026

Ia menegaskan, pemerintah pusat harus segera memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut karena kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Maluku Tenggara masih membutuhkan perhatian serius.

  “Jangan sampai daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara hanya diingat saat bicara potensi, tetapi dilupakan ketika rakyat membutuhkan pembangunan nyata,” tegas Pablo Rafra.

Menurutnya, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut akses ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.

KNPI menilai lambannya perhatian terhadap infrastruktur daerah hanya akan memperlebar ketimpangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia.

Pablo Rafra juga mengingatkan bahwa masyarakat Maluku Tenggara membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji dan seremoni pembangunan yang terus diulang setiap tahun.

   “Rakyat tidak butuh pencitraan. Rakyat butuh jalan yang layak, akses yang baik, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan,” katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung perjuangan pemerintah daerah sekaligus mengawal agar usulan Inpres Jalan Daerah 2026–2027 tidak berhenti di meja kementerian tanpa realisasi.

Menurutnya, jika pemerintah pusat serius membangun Indonesia dari pinggiran, maka Maluku Tenggara harus mendapat perhatian yang adil dan proporsional dalam program pembangunan nasional.

   “Semoga perjuangan ini tidak berakhir sebagai proposal yang hanya menumpuk di Jakarta. Maluku Tenggara juga bagian dari Indonesia dan masyarakat berhak mendapatkan pembangunan yang layak,” tutupnya.

Editor : Bruce Elang