DPRK Mimika Bergerak Cepat Soal Tapal Batas, Perwakilan Masyarakat dan Pemda Dinilai “Tidur” Saat Rakyat Gelisah

DPRK Mimika Bergerak Cepat Soal Tapal Batas, Perwakilan Masyarakat dan Pemda Dinilai “Tidur” Saat Rakyat Gelisah

Mimika, Kabarsulselindonesia.web.id — Di saat persoalan tapal batas semakin memanas dan menyangkut harga diri daerah, hak masyarakat adat, hingga masa depan wilayah, DPRK Mimika justru tampil paling depan mengawal kepentingan rakyat. Sebaliknya, perwakilan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mimika kini menjadi sasaran kritik tajam karena dinilai hanya diam, pasif, dan seperti kehilangan nyali politik.

Publik menilai DPRK Mimika lebih cepat bergerak, lebih berani bersuara, dan lebih nyata hadir di tengah keresahan masyarakat. Mulai dari membangun komunikasi, menyerap aspirasi warga, hingga mendorong penyelesaian persoalan secara terbuka, DPRK dianggap menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat.

Sementara itu, perwakilan masyarakat dan Pemda Mimika justru dinilai tenggelam dalam sikap bungkam. Hingga kini, masyarakat belum melihat langkah konkret maupun pernyataan tegas yang menunjukkan keseriusan pemerintah menghadapi ancaman konflik tapal batas tersebut.26/05/2026

“Ini bukan masalah sepele. Ini soal tanah adat, identitas daerah, dan masa depan masyarakat. Kalau wakil rakyat dan pemerintah terus memilih diam, rakyat akan menganggap mereka gagal menjalankan tanggung jawab,” tegas seorang tokoh masyarakat Mimika.

Kemarahan publik semakin memuncak karena di tengah situasi yang membutuhkan kepemimpinan dan keberanian, Pemda Mimika justru dianggap lebih banyak menjadi penonton. Minimnya komunikasi publik membuat masyarakat bertanya-tanya: apakah pemerintah benar-benar sedang memperjuangkan kepentingan daerah atau justru membiarkan persoalan ini membesar tanpa arah penyelesaian?

DPRK Mimika sendiri dinilai lebih aktif turun langsung dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Sikap tersebut dianggap penting untuk meredam potensi konflik sosial yang sewaktu-waktu bisa membesar akibat ketidakjelasan sikap pemerintah daerah.

Gelombang desakan kini terus menguat. Masyarakat meminta perwakilan rakyat dan Pemda Mimika segera berhenti berdiam diri dan mulai bekerja nyata demi melindungi hak-hak masyarakat adat serta menjaga keutuhan wilayah.

“Jangan sampai rakyat melihat DPRK bekerja sendirian sementara yang lain sibuk diam. Kalau situasi terus seperti ini, publik pantas mempertanyakan keberadaan wakil masyarakat dan pemerintah yang seharusnya berdiri paling depan membela rakyat,” pungkasnya.

(Redaksi Kabarsulsel)