Serahkan KUA-PPAS 2027, Wali Kota Ambon: Dorong PAD, Perkuat Sektor Ekonomi Hadapi Tantangan Global

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Ambon. Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Paripurna DPRD, Jalan Rijali, Rabu (29/7/2026).

Agenda ini sekaligus mencakup pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka dalam Program Pembentukan Perda Kota Ambon Tahun 2026. Hadir Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, unsur Forkopimda, serta seluruh pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam sambutannya, Bodewin menjelaskan dokumen ini merupakan wujud rencana kerja pemerintah daerah yang disusun berdasarkan kinerja terukur, mencakup sumber pendapatan, alokasi belanja, serta asumsi makro ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

-Tantangan Ekonomi dan Target Makro 2027

Pemerintah memproyeksikan tahun 2027 akan menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat, namun tetap berlandaskan pada pertumbuhan nasional yang tercatat 5,61 persen pada kuartal I 2026. Capaian itu didukung konsumsi rumah tangga, investasi, serta peran sektor swasta dan belanja negara.

Kendati proyeksi ekonomi makro kota positif—pertumbuhan 5,23 persen, investasi 4,23 persen, kemiskinan 4,34 persen, dan pengangguran 11,37 persen—berbagai tantangan masih harus diantisipasi. Oleh karena itu, pemerintah akan mengandalkan konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, serta penguatan pariwisata dan UMKM sebagai penggerak utama.

Tahun 2027 juga menjadi tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang berfokus pada akselerasi transformasi digital, ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing. Tercatat ada 617 program kerja yang menjadi acuan penyusunan anggaran.

-Anggaran 2027: Tekan Belanja, Genjot Pendapatan Asli Daerah

Secara rinci, rancangan anggaran disusun dengan asumsi kehati-hatian:

-Total Pendapatan Daerah: Rp1.134.493.997.477 atau naik 0,73% dibanding target APBD 2026.

-Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp247.556.496.000. Bodewin menegaskan, kunci keleluasaan fiskal ada pada peningkatan PAD yang saat ini baru berkisar 21%. Seluruh perangkat daerah diminta berinovasi agar angka ini terus meningkat.

-Dana Transfer: Rp886.937.470.399, disusun mengacu aturan pusat sambil menunggu penetapan definitif.

-Total Belanja Daerah: Rp1.078.743.997.477 atau turun 16,64% dari tahun sebelumnya, mencakup belanja operasi, belanja pegawai, dan transfer ke desa.

-Pembiayaan Daerah: Defisit sebesar Rp55.750.000.000 yang akan ditutup melalui sisa lebih perhitungan anggaran dan penerimaan pembiayaan lainnya.

-Target kinerja utama tahun 2027:

-Pertumbuhan ekonomi: 5,7%

-Tingkat kemiskinan: Dikaji sebesar 4,9% (antisipasi dampak tekanan ekonomi global terhadap warga rentan)

-Inflasi: Dikendalikan pada kisaran 1,5–3,5%

-Tingkat pengangguran: Ditekan melalui pembukaan ruang investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.

-Siap Berdiskusi Demi Kepentingan Bersama

Bodewin menyatakan dokumen ini akan menjadi bahan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD hingga mencapai kesepakatan bersama.

Terkait pengajuan kumulatif peraturan daerah, ia berharap perda yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami haturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh elemen masyarakat yang terus bersinergi. Semoga pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan Kota Ambon yang kita cintai," pungkasnya.

(M.N)