SPPG di Papua Tengah Disorot Keras: Jangan Rampas Hak Mama Papua, Hentikan Ketergantungan Pasokan dari Luar!

Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Mimika, Papua Tengah. Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Tengah kini berada di bawah sorotan tajam. Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Mimika, Vincent Oniyoma, melontarkan kritik keras terhadap pola pengelolaan SPPG yang dinilai berpotensi mengabaikan masyarakat adat Papua.

Ia menegaskan, program yang seharusnya menjadi solusi gizi nasional jangan sampai berubah menjadi ancaman baru bagi ekonomi rakyat kecil—khususnya mama-mama Papua dan pedagang lokal.

“Jangan sampai SPPG justru merampas ruang hidup mama-mama Papua. Kalau bahan pangan terus didatangkan dari luar, sementara hasil kebun lokal tidak dibeli, ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” tegas Vincent.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa ditoleransi. Papua memiliki kekayaan pangan lokal yang melimpah—dari sayur, umbi, hingga buah-buahan—yang bukan hanya bergizi tinggi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat adat selama ini.

Namun ironisnya, jika dapur-dapur SPPG tidak berpihak pada produk lokal, maka program ini hanya akan memperkuat ketergantungan pada pasokan luar dan mematikan perputaran ekonomi di tingkat bawah.

“Ini bukan sekadar soal gizi. Ini soal keberpihakan. Kalau mama-mama Papua tidak dilibatkan, maka SPPG gagal total sebagai program rakyat,” katanya dengan nada keras.

Vincent bahkan mengingatkan bahwa kegagalan membangun kemitraan dengan masyarakat lokal bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian sistematis terhadap Orang Asli Papua (OAP).

“Jangan bicara kesejahteraan kalau pelaku ekonomi lokal justru disingkirkan. Negara tidak boleh hadir setengah hati di tanah Papua,” ujarnya.

Di tengah kritik tersebut, ia menyoroti praktik berbeda yang dilakukan oleh Mama Ros, pengelola dapur SPPG yang aktif membeli hasil kebun langsung dari masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai contoh nyata keberpihakan yang seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.

“Itu bukti bahwa kalau ada kemauan, pasti bisa. Tinggal pilih—mau berpihak ke rakyat atau terus abaikan mereka,” sindirnya.

Vincent mendesak seluruh pengelola SPPG di wilayah Papua Tengah untuk segera melakukan evaluasi total dan menghentikan pola kerja yang tidak berpihak pada masyarakat lokal.

Ia menegaskan, program pemerintah tidak boleh menjadi ruang eksklusif yang hanya menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat adat tetap berada di pinggir.

“Kalau SPPG tidak melibatkan mama-mama Papua, maka program ini kehilangan legitimasi moralnya. Ini harus diubah sekarang, bukan nanti,” pungkasnya.

(Elang)