Clemens Adopak: NIB Bukan Sekadar Dokumen, tetapi Jalan Baru bagi Kemandirian UMKM Orang Asli Papua

Legalitas usaha dijadikan pintu masuk pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua. Pemerintah Kabupaten Fakfak menempatkan Nomor Induk Berusaha bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen untuk memperluas akses terhadap permodalan, perlindungan hukum, dan kesempatan berusaha yang lebih setara.

 

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Pembangunan ekonomi tidak selalu ditandai dengan berdirinya gedung-gedung baru atau investasi bernilai miliaran rupiah. Di Kabupaten Fakfak, langkah strategis itu justru dimulai dari sebuah kebijakan yang sederhana namun memiliki dampak fundamental: menghadirkan legalitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis.

Komitmen tersebut diwujudkan Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam kegiatan penyerahan NIB kepada 200 pelaku UMKM Orang Asli Papua, yang berlangsung di Aula DPMPTSP Kabupaten Fakfak, Selasa (4/8/2026).

Di balik prosesi seremonial itu, tersimpan pesan yang lebih substansial daripada sekadar penyerahan dokumen administrasi. Pemerintah daerah sedang membangun fondasi agar pelaku usaha Orang Asli Papua memperoleh pengakuan hukum, kepastian berusaha, serta akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Fakfak, Clemens Adopak, SIP, menegaskan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha merupakan langkah awal untuk memperkuat posisi UMKM sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional.

Menurutnya, selama ini masih banyak pelaku usaha kecil yang telah menjalankan aktivitas ekonomi secara produktif, tetapi belum memiliki legalitas yang menjadi syarat utama untuk mengakses pembiayaan perbankan, program pelatihan pemerintah, sertifikasi produk, hingga peluang kemitraan dengan berbagai sektor usaha.

"Legalitas bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Legalitas adalah bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika pelaku UMKM memiliki NIB, maka mereka memperoleh kepastian hukum sekaligus kesempatan yang lebih besar untuk berkembang," ujar Clemens.

Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung melalui Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026. Pelayanan difokuskan pada tiga wilayah dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup tinggi, yakni Distrik Pariwari, Distrik Fakfak, dan Distrik Fakfak Tengah.

Dari total 400 pelaku usaha yang menjadi sasaran program, sekitar 75 persen merupakan Orang Asli Papua, sedangkan sisanya berasal dari masyarakat non-OAP. Pada tahap pertama, pemerintah menyerahkan NIB kepada 200 pelaku UMKM OAP, sementara sisanya akan dilayani secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

Clemens mengatakan, pendekatan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat adat melalui instrumen legalitas usaha.

Ia menilai, masih terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi masyarakat dengan kemampuan mereka mengakses berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah maupun lembaga keuangan. Salah satu penyebab utamanya adalah belum dimilikinya identitas usaha yang sah.

"NIB menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap Kredit Usaha Rakyat, pembinaan usaha, sertifikasi produk, izin PIRT, BPOM, hingga peluang mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa legalitas usaha tidak hanya memberikan hak, melainkan juga menghadirkan tanggung jawab. Pelaku UMKM diharapkan mampu mengembangkan usahanya secara profesional, tertib administrasi, serta mematuhi ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan.

Bagi DPMPTSP Kabupaten Fakfak, penerbitan Nomor Induk Berusaha tidak berhenti pada proses pencetakan dokumen. Program tersebut dipandang sebagai awal dari proses pembinaan berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Dalam bagian penutup sambutannya, Clemens menggunakan metafora yang menggambarkan filosofi program tersebut.

Ia menyebut bahwa pemerintah tidak sedang membagikan selembar kertas, melainkan menyerahkan "KTP Usaha", "kunci emas", sekaligus "benih kemandirian ekonomi" bagi masyarakat Orang Asli Papua.

Menurutnya, Nomor Induk Berusaha merupakan simbol kehadiran negara dalam memberikan pengakuan terhadap usaha-usaha kecil yang selama ini tumbuh dan bertahan melalui kerja keras masyarakat di pasar-pasar tradisional, kampung-kampung, maupun kawasan pesisir Fakfak.

Ia pun berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Fakfak terus berlanjut, sehingga seluruh pelaku UMKM Orang Asli Papua pada masa mendatang dapat memiliki legalitas usaha yang memadai.

Harapan itu bukan tanpa alasan. Sebab, di tengah dinamika pembangunan daerah, penguatan sektor UMKM tetap menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketika pelaku usaha kecil memperoleh akses terhadap legalitas, pembiayaan, dan pembinaan yang memadai, maka manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor formal, tetapi juga menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.

Program penerbitan NIB gratis yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Fakfak menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat dimulai dari kebijakan yang sederhana, namun memiliki nilai strategis yang besar. Sebab, di balik setiap Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan, tersimpan pengakuan negara terhadap kerja keras masyarakat, penguatan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta harapan lahirnya ekonomi lokal yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing.

Di titik itulah, Nomor Induk Berusaha tidak lagi dipandang sebagai sekadar dokumen administrasi. Ia menjelma menjadi simbol transformasi bahwa negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator yang membuka jalan bagi masyarakat untuk tumbuh, berusaha, dan mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi daerah secara bermartabat.

 

Writter & Editor : Den