“Satu Fakfak” Diluncurkan, Bupati Samaun Dorong Pemerintahan Beralih dari Kerja Manual ke Ekosistem Digital

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Pemerintah Kabupaten Fakfak mulai menggeser cara kerja pemerintahannya ke ruang digital. Di Graha Le Cock d’Armanville, Rabu, 23 September 2026, Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., bersama Wakil Bupati Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., meluncurkan “Satu Fakfak”, sebuah aplikasi terpadu yang diproyeksikan menjadi salah satu pintu masuk transformasi digital birokrasi sekaligus pelayanan publik di daerah itu.

Peluncuran tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, ASN, serta pelaku UMKM yang mulai memanfaatkan ekosistem digital. Namun, substansi yang dibawa “Satu Fakfak” jauh lebih besar daripada sekadar memperkenalkan sebuah aplikasi baru. Pemerintah daerah hendak mengubah cara birokrasi bekerja: dari proses yang tersebar dan bergantung pada mekanisme manual menuju sistem yang lebih terintegrasi, cepat, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Samaun menegaskan, teknologi tidak boleh berhenti sebagai simbol modernisasi pemerintahan. Aplikasi, menurut dia, hanya instrumen. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada perubahan perilaku aparatur dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Transformasi digital bukan sekadar penggunaan aplikasi atau teknologi. Lebih dari itu, transformasi digital harus menjadi bagian dari perubahan budaya kerja pemerintahan, agar pelayanan publik benar-benar semakin dekat, mudah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Samaun.

Pesan itu menjadi penting karena digitalisasi birokrasi kerap berhenti pada penambahan aplikasi tanpa diikuti perubahan pola kerja. “Satu Fakfak” justru diarahkan untuk menjembatani teknologi dengan disiplin administrasi, kinerja aparatur, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Sejumlah fitur telah ditempatkan dalam satu ekosistem. Absensi Online ASN menjadi instrumen untuk mendukung kedisiplinan dan tertib administrasi aparatur. E-TPP diarahkan mendukung pengelolaan administrasi terkait tambahan penghasilan pegawai. Sementara E-Bisnis membuka ruang bagi pelaku UMKM Fakfak untuk masuk ke kanal digital, memperluas informasi produk, serta menjangkau pasar yang tidak lagi dibatasi jarak geografis.

Di titik ini, “Satu Fakfak” tidak semata berbicara tentang birokrasi. Ia mulai menyentuh dua ruang yang selama ini berjalan beriringan tetapi sering belum sepenuhnya terhubung: mesin pemerintahan dan mesin ekonomi masyarakat.

Bagi birokrasi, digitalisasi berarti data dan proses kerja dapat dikelola secara lebih terstruktur. Bagi UMKM, digitalisasi membuka kemungkinan produk lokal menemukan konsumen di luar pasar konvensional. Dengan demikian, aplikasi tersebut diproyeksikan bukan hanya sebagai perangkat administrasi internal, melainkan sebagai bagian dari ekosistem digital daerah.

Samaun mengingatkan bahwa keberadaan teknologi tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. Faktor penentunya tetap manusia yang menjalankan sistem tersebut.

“Teknologi hanyalah alat. Yang paling menentukan adalah komitmen kita sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menempatkan peluncuran “Satu Fakfak” pada persoalan yang lebih mendasar: transformasi digital pada akhirnya adalah transformasi budaya kerja.

Sistem secanggih apa pun akan kehilangan makna jika aparatur tetap bekerja dengan pola lama, data tidak diperbarui, layanan tidak responsif, atau aplikasi hanya digunakan ketika diperlukan secara administratif. Sebaliknya, jika teknologi diikuti kedisiplinan, integrasi data, keterbukaan informasi, dan orientasi pada kebutuhan warga, digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Fakfak mendorong kolaborasi antara perangkat daerah, ASN, pelaku UMKM, dan masyarakat agar “Satu Fakfak” tidak menjadi aplikasi yang hidup hanya di layar telepon atau komputer, tetapi berkembang menjadi infrastruktur kerja baru pemerintahan daerah.

Peluncuran itu sekaligus menjadi penanda bahwa agenda digitalisasi Fakfak mulai memasuki tahap yang lebih konkret. Tantangannya kini bukan lagi sekadar membuat aplikasi tersedia, melainkan memastikan aplikasi tersebut digunakan, terintegrasi, dipelihara, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam kerangka visi Fakfak Membara, “Satu Fakfak” diharapkan menjadi salah satu instrumen menuju pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus lebih dekat dengan kebutuhan warga.

Sebab, pada akhirnya, ukuran sebuah pemerintahan digital bukan berapa banyak aplikasi yang diluncurkan. Ukurannya jauh lebih sederhana: seberapa cepat pemerintah bekerja, seberapa mudah warga memperoleh layanan, seberapa tertib aparatur menjalankan tugas, dan seberapa nyata teknologi mengubah kehidupan masyarakat.

Dan dari titik itulah, “Satu Fakfak” akan diuji bukan pada panggung peluncurannya, melainkan pada meja pelayanan, layar ponsel warga, meja kerja ASN, serta aktivitas ekonomi masyarakat Fakfak setiap hari.

 

Writter & Editor : Den