Musda KNPI Mimika Dinilai Tercoreng, Dianu Omaleng Soroti Dugaan Intervensi dan Gagalnya Pemerintah Menjaga Netralitas

Musda KNPI Mimika Dinilai Tercoreng, Dianu Omaleng Soroti Dugaan Intervensi dan Gagalnya Pemerintah Menjaga Netralitas

TIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id  – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Mimika yang seharusnya menjadi pesta demokrasi kaum muda justru menuai kritik keras. Sejumlah tahapan pelaksanaan dinilai sarat persoalan dan memunculkan dugaan adanya intervensi yang berpotensi mencederai independensi organisasi kepemudaan.02/07/2026

Salah satu tokoh pemuda Mimika, Dianu Omaleng, menilai pemerintah daerah belum mampu menjalankan perannya sebagai pembina organisasi kepemudaan yang netral serta menjaga marwah demokrasi dalam proses Musda KNPI.

  "Pemerintah seharusnya menjadi pengayom bagi seluruh elemen pemuda, bukan membiarkan proses demokrasi dipenuhi polemik yang memicu perpecahan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan pemuda terhadap pemerintah akan semakin merosot," tegas Dianu Omaleng.

Menurut Dianu, sejak awal tahapan Musda sudah muncul sejumlah kejanggalan yang memicu ketidakpercayaan peserta. Ia menilai berbagai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi sorotan, kata Dianu, antara lain penerbitan Surat Keputusan (SK) KNPI tingkat distrik yang dinilai tidak transparan, mekanisme penunjukan Steering Committee (SC) dan panitia yang dipersoalkan sejumlah pihak, hingga penjadwalan tahapan Musda yang disebut berlangsung terlalu cepat.

  "Kalau sejak awal aturan dimainkan sesuai kepentingan kelompok tertentu, maka hasil Musda akan kehilangan legitimasi moral di mata pemuda Mimika," ujarnya.

Dianu menegaskan, proses Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musda semestinya menjadi ruang memperkuat persatuan pemuda, bukan menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang berujung pada konflik organisasi.

Ia mengingatkan bahwa apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan secara adil dan transparan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh KNPI, tetapi juga terhadap kehidupan kepemudaan di Kabupaten Mimika.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mencederai nama besar KNPI sebagai organisasi berhimpunnya pemuda lintas latar belakang, sekaligus memicu polarisasi yang semakin tajam di kalangan generasi muda.

 "KNPI dibangun sebagai rumah besar pemuda. Jangan sampai rumah besar ini runtuh hanya karena kepentingan segelintir orang yang ingin menguasai organisasi melalui proses yang dipersoalkan," katanya.

Dianu juga mendesak pemerintah daerah agar mengambil sikap yang tegas dalam menjaga netralitas serta memastikan seluruh tahapan Musda berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Ia meminta Steering Committee dan seluruh panitia membuka seluruh proses secara transparan agar tidak muncul anggapan bahwa pelaksanaan Musda telah diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu.

  "Masih ada waktu untuk menyelamatkan marwah demokrasi pemuda di Mimika. Pemerintah harus berdiri di atas semua golongan, sementara panitia wajib mengembalikan Musda ke rel organisasi yang bersih, jujur, demokratis, dan transparan," pungkas Dianu Omaleng.

Sumber: Dianu Omaleng

Editor: Bruce Elang