Luis Fernando: Beri OPD Kewenangan Penuh, Jangan Terus Menunggu Petunjuk Atas, atau SILPA 2026 Akan Membengkak

Luis Fernando: Beri OPD Kewenangan Penuh, Jangan Terus Menunggu Petunjuk Atas, atau SILPA 2026 Akan Membengkak

TIMIKA kabarsulselindonesia.web.id – Tokoh masyarakat Mimika, Luis Fernando, melontarkan kritik keras terhadap pola pengelolaan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai terlalu tersentralisasi. Menurutnya, budaya birokrasi yang selalu menunggu arahan dari pimpinan menjadi penyebab utama rendahnya serapan anggaran dan lambannya pelaksanaan program pembangunan.27/7/26

Luis menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya diberikan kewenangan penuh sesuai tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, OPD dapat bekerja secara profesional tanpa harus terus-menerus menunggu petunjuk dari atasan untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.

 "Berikan kewenangan penuh kepada masing-masing OPD. Jangan semua kegiatan harus menunggu petunjuk dari atas. Pola seperti ini membuat aktivitas rutin pemerintahan terus terhambat," tegas Luis Fernando.»

Menurutnya, kondisi tersebut bukan lagi menjadi isu yang ditutup-tutupi. Di kalangan birokrasi, lanjut Luis, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kegiatan, terutama proyek-proyek fisik, tidak dapat berjalan sebelum ada instruksi dari pimpinan.

Akibatnya, para kepala OPD dan pejabat teknis dinilai kehilangan keberanian mengambil keputusan karena khawatir dianggap melanggar aturan atau mengambil langkah tanpa restu.

"OPD akhirnya tidak berani mengeksekusi program. Mereka takut salah karena belum ada petunjuk. Akibatnya pekerjaan tertunda, serapan anggaran tersendat, dan pelayanan kepada masyarakat ikut dirugikan," katanya.

Luis menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa independensi OPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan semakin melemah. Padahal, setiap kepala OPD memiliki tanggung jawab administratif dan hukum terhadap pelaksanaan program di instansinya masing-masing.

Ia mengingatkan, apabila pola intervensi yang berlebihan terus dipertahankan, maka Pemerintah Kabupaten Mimika berpotensi kembali mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar pada tahun anggaran 2026.

"Kalau kondisi ini terus dibiarkan, saya yakin SILPA tahun 2026 akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Yang dirugikan bukan pemerintah, tetapi masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan dan pelayanan publik," ujarnya.

Luis juga mendorong agar pimpinan daerah membangun budaya birokrasi yang lebih profesional dengan memberikan ruang kepada OPD untuk bekerja sesuai kewenangan, disertai pengawasan yang kuat, bukan dengan intervensi yang berlebihan.

"Pengawasan itu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi penghambat. Berikan kepercayaan kepada OPD untuk bekerja. Jika semua harus menunggu petunjuk dari atas, maka pembangunan akan terus berjalan lambat. Ini akar persoalan yang harus segera dibenahi," tutup Luis Fernando.

Editor: Bruce Elang