Mayor Koptiua Heluka Keluarkan Ancaman Keras Jelang 17 Agustus: Warga Papua Diminta Tak Ikut Upacara

Mayor Koptiua Heluka Keluarkan Ancaman Keras Jelang 17 Agustus: Warga Papua Diminta Tak Ikut Upacara

YAHUKIMO, PAPUA PEGUNUNGAN Kabarsulselindonesia.web.id — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul pernyataan bernada ancaman dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Koptiua Heluka, yang meminta masyarakat Papua, khususnya di wilayah Yahukimo dan Lapago, tidak mengikuti rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus.

Dalam pernyataan sikapnya, Heluka menyebut masyarakat Papua tidak seharusnya terlibat dalam upacara maupun kegiatan yang berkaitan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia.14/08/2026

Ia bahkan mengeluarkan ancaman penembakan terhadap warga yang tetap mengikuti kegiatan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dengan menyebut sejumlah kelompok, mulai dari pegawai pemerintah, pelajar, aparat hingga masyarakat umum, sebagai pihak yang diminta tidak mengikuti kegiatan 17 Agustus.

Ancaman Ditujukan kepada Warga yang Mengikuti Upacara

Heluka menyatakan bahwa masyarakat yang tetap mengikuti kegiatan 17 Agustus akan dianggap melanggar seruan tersebut.

Dalam pernyataannya, ia menggunakan ancaman kekerasan secara terbuka, termasuk terhadap warga yang disebut mengikuti upacara maupun kegiatan peringatan kemerdekaan.

Ia juga menyebut adanya jaringan pemantauan di wilayah kota Yahukimo dan memperingatkan warga agar tidak terlibat dalam kegiatan 17 Agustus.

Pernyataan tersebut secara langsung menyasar aktivitas masyarakat sipil, termasuk pelajar dan aparatur pemerintahan.

Situasi ini menjadi perhatian serius karena ancaman kekerasan tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat dan mengganggu pelaksanaan kegiatan peringatan kemerdekaan yang secara rutin digelar setiap 17 Agustus.

Klaim Soal 1 Desember

Dalam pernyataannya, Heluka juga menyebut 1 Desember sebagai hari kemerdekaan bagi orang Papua.

Ia meminta masyarakat Papua merayakan tanggal tersebut dan menolak keterlibatan dalam peringatan 17 Agustus yang disebutnya sebagai hari kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari narasi politik kelompok separatis Papua mengenai sejarah dan status politik Papua, yang selama ini menjadi salah satu sumber konflik dan perbedaan pandangan di Tanah Papua.

Seruan Menyasar Yahukimo

Heluka secara khusus menyebut wilayah Yahukimo sebagai lokasi yang menjadi sasaran seruannya.

Ia meminta masyarakat tidak menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus yang rencananya berlangsung di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Kali Biru dan lingkungan Kantor Bupati Yahukimo.

Tidak hanya masyarakat umum, seruan tersebut juga disebut ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah, pelajar, hingga unsur keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian, ancaman yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik, tetapi berpotensi langsung berdampak terhadap keamanan masyarakat sipil.

Ancaman Kekerasan Tak Boleh Menjadi Ruang Intimidasi

Pernyataan bernada ancaman tersebut menempatkan masyarakat dalam posisi sulit: mengikuti kegiatan kebangsaan dengan risiko intimidasi atau menarik diri karena rasa takut.

Dalam situasi seperti ini, perlindungan terhadap masyarakat sipil menjadi hal yang sangat penting.

Perbedaan pandangan politik maupun sejarah tidak semestinya berubah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga.

Masyarakat memiliki hak untuk menjalankan aktivitas sosial dan mengikuti kegiatan yang berlangsung secara damai tanpa tekanan ataupun kekerasan.

Karena itu, setiap pihak dituntut menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.

Pemerintah dan Aparat Diminta Utamakan Keselamatan Warga

Pernyataan Mayor Koptiua Heluka juga menjadi peringatan bahwa menjelang 17 Agustus, aspek keamanan di Yahukimo perlu mendapat perhatian serius.

Pemerintah daerah, TNI dan Polri perlu memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara aman, sekaligus mengedepankan pendekatan yang terukur dan perlindungan terhadap warga sipil.

Pengamanan juga harus dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan kepanikan baru di tengah masyarakat.

Yang paling penting, masyarakat jangan dijadikan korban dari pertarungan kepentingan politik dan konflik bersenjata.

Perbedaan pandangan mengenai sejarah Papua dan Indonesia dapat dibicarakan melalui ruang dialog. Namun ancaman penembakan terhadap masyarakat sipil merupakan persoalan serius yang tidak boleh dinormalisasi.

Menjelang HUT ke-81 RI, Yahukimo kembali dihadapkan pada tantangan menjaga keamanan sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut.

Perbedaan pilihan dan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak hidup dan keselamatan warga.

Editor: Bruce Elang