Pesawat Rp85,8 Miliar Masih di Hanggar, Rakyat Menunggu Jawaban: DPRK Mimika Didesak Panggil Bupati dalam RDP"

"Pesawat Rp85,8 Miliar Masih di Hanggar, Rakyat Menunggu Jawaban: DPRK Mimika Didesak Panggil Bupati dalam RDP"

Timika Kabarsulselindinesia.web.id – Lambannya Pemerintah Kabupaten Mimika merespons pertanyaan publik terkait belum beroperasinya dua unit pesawat milik daerah memunculkan berbagai tanda tanya di tengah masyarakat. Kondisi tersebut bahkan menimbulkan dugaan adanya persoalan besar yang belum diungkap secara terbuka kepada publik.

Pemerhati kebijakan publik, RP, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika untuk segera menggunakan fungsi pengawasannya dengan memanggil Bupati Mimika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), agar persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.16/06/2026

Menurut RP, dua unit pesawat yang dibeli menggunakan uang rakyat dengan nilai mencapai Rp85,8 miliar tersebut merupakan aset daerah yang sangat strategis, sehingga publik berhak mengetahui secara jelas mengapa hingga kini kedua pesawat tersebut masih terparkir di hanggar dan belum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

"Pesawat ini dibeli dengan uang rakyat. Karena itu, rakyat berhak mengetahui secara terang-benderang apa penyebab dua pesawat tersebut belum bisa beroperasi. Jangan sampai ada persoalan besar yang justru ditutup-tutupi," tegas RP.

Ia menilai kebutuhan transportasi udara di Kabupaten Mimika sangat mendesak, terutama bagi masyarakat di wilayah pegunungan dan pesisir yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat. Keberadaan pesawat daerah seharusnya menjadi solusi untuk memperpendek akses pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil.

RP mengingatkan bahwa peristiwa tenaga kesehatan (nakes) yang harus berjalan kaki sejauh 12 kilometer dari Aroanop menuju Banti beberapa waktu lalu telah menjadi bukti nyata sulitnya akses transportasi di pedalaman Mimika.

Bahkan, peristiwa tersebut sempat viral dan mendapat perhatian luas hingga diliput oleh media internasional BBC. Menurut RP, pemberitaan tersebut merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Mimika agar lebih serius memperhatikan persoalan transportasi dan pelayanan dasar masyarakat di wilayah terpencil.

"Kalau nakes harus berjalan kaki belasan kilometer untuk menyelamatkan nyawa masyarakat, sementara pesawat milik daerah senilai Rp85,8 miliar masih tersimpan di hanggar, maka ada sesuatu yang harus dijelaskan kepada rakyat," katanya.

Karena itu, RP berharap DPRK Mimika segera memanggil Bupati Mimika dalam forum RDP agar seluruh persoalan terkait pesawat tersebut dapat dibuka secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas.

"Jangan ada dusta di antara kita. Kalau pemerintah daerah diam, lalu DPRK juga diam, bagaimana nasib rakyat Mimika? Fungsi pengawasan DPRK harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Rakyat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar menunggu tanpa kepastian," pungkasnya.

Editor : Bruce Elang