Dana Otsus Mimika Kembali Disorot: Perencanaan Dinilai Amburadul, Dana Afirmasi Terancam Jadi SILPA

Dana Otsus Mimika Kembali Disorot: Perencanaan Dinilai Amburadul, Dana Afirmasi Terancam Jadi SILPA

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), khususnya Dana Afirmasi di Kabupaten Mimika, kembali menuai sorotan. Pemerhati masyarakat Mimika, Yohanis Wantik (Yowan), menilai lemahnya perencanaan dan lambatnya penyerapan anggaran menjadi ancaman serius bagi keberhasilan program yang seharusnya berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).21/07/2026

Menurut Yowan, persoalan tersebut bukanlah hal baru. Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan berbagai catatan dan masukan kepada Bupati Mimika maupun Wakil Bupati terkait pengelolaan Dana Afirmasi Otsus. Namun, hingga kini, berbagai arahan dinilai belum diterjemahkan secara maksimal oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab menjalankan program.

Sorotan itu menguat setelah Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyampaikan keprihatinannya atas lambatnya penyerapan Dana Otsus. Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan dari publik yang berharap pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan evaluasi, tetapi juga memastikan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program.

Yowan menilai akar persoalan berada pada proses perencanaan yang belum matang sejak tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurutnya, banyak usulan yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat adat sehingga program yang dihasilkan tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

  "Sudah berulang kali kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati mengenai Dana Afirmasi Otsus. Perencanaannya sejak Musrenbang belum representatif, programnya tidak terukur, dan penyerapan anggarannya selalu terlambat. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, dana yang seharusnya dinikmati masyarakat adat berpotensi menjadi SILPA di akhir tahun anggaran," ujar Yowan.

Ia menegaskan bahwa Dana Afirmasi merupakan instrumen penting untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua. Karena itu, setiap keterlambatan dalam pelaksanaan program dinilai akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Yowan mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD pengelola Dana Otsus. Menurutnya, evaluasi harus difokuskan pada kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan program, serta percepatan realisasi anggaran agar manfaat Dana Afirmasi benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola yang lemah dan birokrasi yang lamban berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan anggaran apabila tidak segera dibenahi. Oleh sebab itu, sistem pengawasan internal dan akuntabilitas program harus diperkuat agar penggunaan Dana Otsus berjalan efektif, transparan, dan sesuai peruntukannya.

"Ini menjadi ironi bagi Mimika yang memiliki kapasitas anggaran besar. Dana yang seharusnya menyentuh langsung kebutuhan Orang Asli Papua justru berisiko mengendap menjadi SILPA apabila pelaksanaan program terus mengalami keterlambatan," tutup Yowan.

Editor: Bruce Elang