APBD Rp5,6 Triliun, Tapi Rakyat Bertanya: Mimika Dipimpin untuk Siapa?

APBD Rp5,6 Triliun, Tapi Rakyat Bertanya: Mimika Dipimpin untuk Siapa?

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — Kabupaten Mimika yang dikenal sebagai daerah dengan APBD terbesar di Papua Tengah, mencapai Rp5,6 triliun, kini justru dibayangi gelombang kritik tajam terkait dugaan korupsi, nepotisme, dan carut-marut birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.

Alih-alih menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat, publik menilai kekuasaan di Mimika semakin dipenuhi aroma kepentingan kelompok, jual beli pengaruh, hingga dugaan bancakan anggaran yang mencederai semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua.21/05/2026

Masyarakat mulai mempertanyakan: ke mana arah pembangunan Mimika sebenarnya berjalan?

Di tengah besarnya dana Otsus dan APBD, berbagai persoalan justru bermunculan satu per satu ke permukaan. Mulai dari dugaan pengadaan pesawat dan helikopter yang dinilai misterius, polemik kegiatan MTQ yang disebut-sebut menyeret isu jual beli jabatan “suami-istri”, hingga dugaan penyimpangan proyek penyediaan lahan 150 hektare di enam distrik senilai Rp22,5 miliar pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Tak berhenti di situ, publik juga menyoroti pembayaran penyelesaian lahan Petrosea sebesar Rp11 miliar, dana hibah Pilkada Rp28 miliar, serta rotasi jabatan birokrasi yang dianggap lebih sarat nepotisme dibanding profesionalisme.

Jabatan strategis disebut bukan lagi soal kapasitas, melainkan kedekatan dan loyalitas politik. Situasi ini memunculkan kesan bahwa birokrasi Mimika sedang bergerak menuju lingkaran kekuasaan tertutup yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Jika seluruh dugaan itu benar, maka potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp92,5 miliar. Namun bagi masyarakat, kerugian terbesar bukan hanya soal uang negara, melainkan hancurnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan gagalnya cita-cita Otsus Papua.

Ironisnya, di tengah anggaran triliunan rupiah, masyarakat masih menghadapi persoalan dasar seperti pembangunan yang lambat, pelayanan publik yang lemah, hingga ketimpangan sosial yang terus melebar.

Otsus yang seharusnya menjadi jalan kesejahteraan rakyat Papua kini mulai dianggap hanya menjadi “mesin anggaran elite”, sementara rakyat tetap berada di pinggir penderitaan.

Publik kini mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan hingga KPK, untuk tidak tutup mata terhadap berbagai dugaan yang berkembang. Penegakan hukum dinilai menjadi satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan menyelamatkan Mimika dari krisis moral birokrasi yang semakin terbuka di depan mata.

Editor : Bruce Elang