Dana Afirmasi Otsus Mimika Kembali Disorot, Yowan: Perencanaan Amburadul, Hak OAP Terancam Mengendap Jadi SILPA

Dana Afirmasi Otsus Mimika Kembali Disorot, Yowan: Perencanaan Amburadul, Hak OAP Terancam Mengendap Jadi SILPA

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Afirmasi di Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan. Di tengah besarnya harapan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) untuk memperoleh manfaat nyata dari program afirmasi, realisasi anggaran dinilai masih berjalan lambat dan belum memberikan dampak yang signifikan.

Pemerhati pembangunan Otsus, Yohanes Wantik (Yowan), menilai persoalan utama bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada lemahnya perencanaan program dan rendahnya kemampuan pelaksanaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Yowan, berbagai masukan mengenai pengelolaan Dana Afirmasi Otsus telah berulang kali disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Namun, implementasi di tingkat OPD dinilai belum menunjukkan perubahan yang berarti.

  "Sudah berkali-kali kami menyampaikan persoalan Dana Afirmasi Otsus kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Yang dibutuhkan sekarang adalah fokus dan langkah nyata. Sangat memprihatinkan melihat perencanaannya belum matang, programnya tidak terukur, sementara penyerapan anggaran terus terlambat. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, hak masyarakat adat justru berpotensi mengendap menjadi SILPA," ujar Yowan.

Ia menilai proses penyusunan program sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat adat. Akibatnya, banyak program afirmasi yang dinilai tidak memiliki target yang jelas dan belum menjawab persoalan mendasar di kampung-kampung.

Yowan juga mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan tata kelola apabila tidak segera dibenahi.28/07/2026

"Semakin lambat program dijalankan, semakin besar risiko terjadinya pengelolaan yang tidak efektif. Dana afirmasi seharusnya menjadi instrumen percepatan kesejahteraan Orang Asli Papua, bukan justru berakhir sebagai SILPA akibat lemahnya eksekusi program," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi Kabupaten Mimika yang memiliki kapasitas fiskal besar, namun dana yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat belum terserap secara optimal.

Karena itu, Yowan mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD pengelola Dana Otsus. Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan program, hingga penguatan pengawasan agar setiap rupiah Dana Afirmasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pengelolaan Dana Otsus harus berorientasi pada hasil yang terukur dan dapat dirasakan masyarakat. Evaluasi total perlu dilakukan agar hak-hak masyarakat adat tidak hilang hanya karena lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program," tutup Yowan.

Editor: Bruce Elang