Sengaja Sumbat Saluran Air dengan Batang Sawit, Oknum Pemilik Lahan di Sungai Awan Kiri Terancam Dipolisikan

Ketapang, kabar Sulsel Indonesia.com Keresahan melanda masyarakat Kelompok Tani Kali Baru, Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang provinsi Kalimantan Barat Pasalnya, salah satu oknum pemilik lahan berinisial NS diduga kuat sengaja membuang limbah batang sawit yang tidak produktif ke dalam saluran air (parit) utama.

Tindakan tidak terpuji ini memicu protes keras karena mengakibatkan penyumbatan aliran air secara total yang berpotensi menyebabkan banjir di lahan pertanian milik warga sekitar Menanggapi keluhan warga, Asri Ruslan selaku Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Ketapang, angkat bicara. Beliau turun langsung ke lokasi bersama masyarakat Kelompok Tani di desa sungai awan Kalik Baru dan tim media. Kamis (14/05/2026).

Asri Ruslan menegaskan bahwa tindakan menyumbat drainase adalah pelanggaran hukum yang sangat merugikan orang banyak.

"Penyumbatan aliran air ini sama sekali tidak dibenarkan. Apalagi sampai menimbulkan air bergenang yang akan menyebabkan kebanjiran lahan milik petani lain. Jika tidak ada respon dari yang bersangkutan (saudari NS) yang sengaja membuang sawit tidak produktif ke pengairan parit, kami akan melaporkan secara resmi. Ini sangat merugikan orang ramai," tegas Asri Ruslan di hadapan warga dan media.

Pelanggaran Unsur Kesengajaan

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan yang disaksikan oleh masyarakat dan Ketua DPC LAKI, tumpukan batang sawit terlihat memenuhi badan parit di wilayah Desa Sungai awan Kelik baru, RT 09/ RW 04. Masyarakat menilai ada unsur kesengajaan dari oknum tersebut untuk membuang limbah batang sawit ke saluran air tanpa memikirkan dampak lingkungan bagi petani sekitar.

Jeratan Hukum bagi Pelaku

Berdasarkan aturan yang berlaku, tindakan oknum NS dapat dijerat dengan pasal berlapis sebagai berikut:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 60 dan 104 mengenai larangan membuang limbah ke, lingkungan dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar.

2. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: Larangan merusak prasarana sumber daya air yang mengganggu kepentingan masyarakat luas.

3. Pasal 192 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja merintangi jalan air yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum/pertanian, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Hingga saat ini, Asri Ruslan bersama Masyarakat Kelompok Tani Kalik Baru masih memantau situasi di lapangan. Jika dalam waktu singkat tidak ada tindakan nyata dari saudari NS untuk menormalisasi kembali parit tersebut, maka laporan hukum akan segera dilayangkan ke pihak kepolisian.

Tim