RP Semprot Pemda Mimika: “Jangan Cuma Mengeluh, Cari Solusi! APBD Triliunan Jangan Diparkir di Bank”

RP Semprot Pemda Mimika: “Jangan Cuma Mengeluh, Cari Solusi! APBD Triliunan Jangan Diparkir di Bank”

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — Kebuntuan tender proyek Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Mimika kini berubah menjadi bom waktu yang mengancam lumpuhnya pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dinilai gagal total membaca krisis fluktuasi harga satuan material dan jasa konstruksi yang melonjak hingga puluhan persen.

Tokoh masyarakat RP melontarkan kritik keras kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang dianggap hanya sibuk mengeluh tanpa menghadirkan solusi konkret untuk menyelamatkan dunia konstruksi di daerah.

“Pemerintah jangan cuma pandai bicara soal kenaikan harga. Rakyat dan kontraktor butuh solusi, bukan alasan,” tegas RP. 27/05/2026

Menurutnya, jika Pemda terus pasif dan tidak mengambil langkah cepat, maka Tahun Anggaran 2026 dipastikan akan lebih kacau dibanding TA 2025 yang sudah lebih dulu menuai banyak persoalan.

RP menegaskan, sebenarnya ada langkah sederhana yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan tender proyek. Salah satunya dengan mengurangi volume pekerjaan menyesuaikan kenaikan harga satuan, lalu sisa volume pekerjaan dimasukkan dalam APBD Perubahan.

“Kalau proyek talud 100 meter tidak mampu dibiayai karena harga naik, kerjakan dulu 75 meter. Sisanya lanjut di perubahan anggaran. Itu solusi teknis biasa, bukan hal rumit,” katanya.

Namun menurut RP, masalah utamanya adalah pemerintah daerah dinilai tidak memiliki keberanian mengambil keputusan dan justru membiarkan situasi semakin kacau.

Ia juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika segera menerbitkan surat jaminan resmi bagi kontraktor bahwa seluruh selisih biaya akibat fluktuasi harga satuan akan dihitung dan dikembalikan melalui APBD Perubahan.

“Kalau pemerintah serius mau proyek jalan, kasih jaminan resmi. Kontraktor sekarang bukan takut kerja, tapi takut bangkrut,” sindirnya.

Kondisi semakin parah karena hingga kini disebut masih ada sekitar 150 kontraktor pekerjaan tahun 2025 yang belum menerima pembayaran penuh dari Pemda Mimika. Fakta itu membuat banyak kontraktor kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan memilih menjauh dari tender proyek baru.

“Bagaimana kontraktor mau percaya ikut tender 2026 kalau proyek 2025 saja belum dibayar? Ini yang membuat mereka trauma dan ragu-ragu,” ujar RP.

Selain persoalan pembayaran, waktu pelaksanaan proyek yang sudah memasuki bulan keenam tahun berjalan juga dinilai sangat berisiko, khususnya untuk pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang.

“Mereka berpikir waktunya sudah mepet. Kalau pekerjaan terlambat, kontraktor lagi yang dijadikan kambing hitam,” katanya.

RP bahkan menyoroti lambannya penyerapan APBD yang menyebabkan dana triliunan rupiah diduga hanya mengendap di bank. Ia menyebut kondisi tersebut memunculkan kecurigaan publik terkait bunga bank dari dana daerah yang belum dibelanjakan.

“Jangan sampai rakyat susah, proyek mandek, kontraktor menjerit, tapi uang triliunan justru nyaman parkir di bank. Publik berhak curiga siapa yang menikmati bunga bank itu,” semprot RP.

Ia menegaskan, jika pemerintah daerah terus gagal menghadirkan solusi, maka yang hancur bukan hanya proyek pembangunan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD Mimika secara keseluruhan.

(Redaksi Kabarsulsel)