Yang Harus Digerakan itu Petani"--Benny Harman Sentil Program Tanam modal.

"Yang Harus Digerakan itu Petani"--Benny Harman Sentil Program Tanam modal.

Jakarta Kabarsulselindonesia.Web.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, melontarkan kritik tajam terhadap keterlibatan aparat kepolisian dalam program penanaman jagung yang belakangan gencar dipromosikan pemerintah di berbagai daerah.04/06/2026

Menurut Benny, pertanyaan yang paling sering ia dengar saat bertemu masyarakat dan petani di desa-desa justru sederhana namun menggelitik: jika polisi turun langsung menjadi petani, lalu apa fungsi Dinas Pertanian dan para penyuluh yang selama ini digaji negara untuk mengurus sektor tersebut?

“Kalau aparat keamanan sibuk menanam jagung, lalu Kepala Dinas Pertanian kerjanya apa? Para penyuluh pertanian kerjanya apa? Dan yang paling penting, lahan pekerjaan petani kita bagaimana?” ujar Benny, Rabu

Pernyataan itu langsung memantik perdebatan publik mengenai batas kewenangan lembaga negara dalam menjalankan program pembangunan di luar tugas pokoknya.

Benny menegaskan dirinya mendukung penuh upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak boleh dicapai dengan mengaburkan fungsi institusi negara atau menggeser peran petani sebagai pelaku utama produksi pangan.

“Tanam jagung itu baik. Tapi yang harus digerakkan adalah petaninya, bukan polisinya,” tegas politisi Demokrat tersebut.

Ia mengingatkan bahwa negara telah memiliki perangkat lengkap untuk mengurus sektor pertanian, mulai dari Kementerian Pertanian, dinas pertanian daerah hingga ribuan penyuluh lapangan yang memang memiliki kompetensi teknis dalam mendampingi petani.

Karena itu, menurut Benny, fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada pemberdayaan petani, penyediaan pupuk, benih berkualitas, akses pasar, serta penguatan pendampingan pertanian, bukan menjadikan aparat penegak hukum sebagai ujung tombak program budidaya pangan.

Kritik Benny juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar: jangan sampai semangat kolaborasi lintas sektor justru menimbulkan tumpang tindih fungsi antar-lembaga negara.

Di satu sisi pemerintah mendorong keterlibatan semua unsur untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa institusi yang seharusnya fokus menjaga keamanan dan penegakan hukum justru terseret terlalu jauh ke wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab sektor teknis.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal menambah luas tanam atau mengejar target produksi, tetapi juga tentang memastikan setiap lembaga negara bekerja sesuai mandatnya, sementara petani tetap menjadi aktor utama yang diberdayakan, bukan sekadar penonton di lahan pertaniannya sendiri.

Editor: Bruce Elang