Ketua DPRD Maluku: Sinergi Polri-DPRD Kunci Jaga Kamtibmas dan Dukung Investasi Strategis

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Sinergi erat antara kepolisian dan lembaga legislatif dinilai menjadi fondasi utama menjaga keamanan, ketertiban, serta mendorong kemajuan daerah. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Wattubun, usai melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Polda Maluku. Pernyataan itu disampaikannya saat ditemui di Lobby Balai Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Jumat (5/6/2026).

Benhur menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu krusial, mulai dari penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelesaian sengketa pertanahan, hingga dukungan terhadap program Polisi Mengajar. Ia menilai program edukasi yang digagas kepolisian sangat tepat untuk mempersiapkan pola pikir masyarakat, terutama menyambut masuknya investasi ke wilayah kepulauan.

“Kita ingin memastikan masyarakat sudah siap menerima investasi. Jangan sampai ketika investor datang, justru muncul penolakan karena kurangnya pemahaman. Melalui edukasi sejak dini, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa, diharapkan mereka memahami manfaat pembangunan bagi kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan, tujuan utama kerja sama ini adalah menciptakan suasana aman dan nyaman, meminimalkan konflik horizontal, serta memastikan aktivitas masyarakat dan pembangunan tidak terganggu oleh kondisi apapun.

-Proyek Blok Masela: Edukasi dan Jaminan Hak Masyarakat Jadi Kunci

Menyentuh rencana pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela, Benhur menyebut proyek ini telah berjalan lebih dari dua dekade, dimulai sejak tahun 1998. Ia sependapat dengan Kapolda Maluku bahwa masyarakat perlu terus diedukasi dan dilibatkan secara aktif, serta memastikan hak-hak mereka tetap terjaga dalam setiap tahap penyelesaian masalah yang muncul.

-Apresiasi Kinerja Kapolda: Pendekatan Terukur Turunkan Angka Kriminalitas

Terkait kinerja kepolisian, Ketua DPRD memberikan apresiasi tinggi atas penurunan angka kriminalitas di wilayah Maluku. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan Kapolda yang menggabungkan ketegasan tindakan dengan pendekatan kajian akademis yang matang.

“Kapolda memiliki latar belakang militer dan akademik yang kuat. Dalam menangani masalah, tidak hanya bertindak represif, tetapi juga berbasis analisis dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Hasilnya terlihat jelas, situasi menjadi lebih kondusif dan didukung penuh oleh masyarakat,” ujarnya.

-TKA Wajib Patuh Aturan: Ilegal Harus Ditindak Tegas

Soal penanganan tenaga kerja asing (TKA) yang baru saja dideportasi, Benhur menegaskan pentingnya ketertiban administrasi. Ia menekankan bahwa Maluku terbuka bagi tenaga kerja asing, asalkan memiliki dokumen resmi dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak menutup pintu, namun ketertiban hukum harus dijaga. Tenaga kerja asing yang tidak lengkap dokumennya jelas ilegal dan wajib ditindak tegas. Ke depannya, Komisi I DPRD akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak terkait, serta mengajak masyarakat aktif memberikan informasi demi terciptanya pengawasan bersama,” pungkasnya.

(M.N)