Merawat Ruang Dialog, Kominfostaper Fakfak Bangun Fondasi Baru Kemitraan dengan Insan Pers

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Fakfak tampaknya mulai menata ulang cara membangun komunikasi dengan media massa. Bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan membuka ruang dialog yang memberi tempat bagi kritik, gagasan, dan evaluasi bersama.

Langkah itu terlihat dalam kegiatan Silaturahmi Bersama Media Massa dan Insan Pers se-Kabupaten Fakfak yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostaper) Kabupaten Fakfak di Caffe Kopi Paste, Selasa (30/6/2026).

Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan para wartawan, pimpinan media, organisasi profesi pers, serta jajaran Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Fakfak dalam suasana yang hangat, terbuka, dan penuh semangat membangun kemitraan.

Bagi sebagian insan pers yang hadir, pertemuan itu bukan sekadar agenda seremonial. Forum tersebut menjadi ruang yang selama ini dinantikan tempat pemerintah mendengar secara langsung suara media yang setiap hari berada di garis depan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kominfostaper Kabupaten Fakfak, M. Taufiq, S.STP., M.Si., membuka dialog dengan sebuah pandangan sederhana namun mendasar: pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi juga harus dipahami oleh masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak hanya diukur dari realisasi fisik maupun capaian administratif, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan informasi yang utuh, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Pelaksanaan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program semata, tetapi juga harus diiringi dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Negara telah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sehingga pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan setiap kebijakan, program, maupun hasil pembangunan secara terbuka dan bertanggung jawab," ujar M. Taufiq.

Pandangan itu menempatkan komunikasi publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan modern. Informasi, menurutnya, bukan lagi pelengkap pembangunan, melainkan salah satu instrumen utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itulah, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menjalankan fungsi komunikasi publik secara optimal tanpa kehadiran media massa.

Di hadapan para wartawan, Taufiq mengakui masih adanya sejumlah aspek komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki. Pengakuan tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam forum itu: pemerintah membuka diri terhadap kritik sebagai bagian dari proses penyempurnaan pelayanan informasi publik.

"Kami ingin membangun komunikasi yang lebih baik dengan seluruh rekan media. Masukan dan saran dari insan pers sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi agar pelayanan informasi pemerintah daerah ke depan menjadi lebih cepat, lebih baik, dan semakin terbuka," katanya.

Pernyataan itu menjadi titik awal diskusi yang berlangsung hampir tanpa sekat. Satu per satu perwakilan media menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai persoalan komunikasi publik yang selama ini dihadapi.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Fakfak sekaligus Wakil Pemimpin Redaksi PapuaDalamBerita.com, Enrico Letsoin, mengapresiasi inisiatif Kominfostaper yang dinilainya sebagai langkah maju dalam membangun hubungan kemitraan antara pemerintah dan media.

Menurut Enrico, selama bertahun-tahun menjalankan profesi jurnalistik di Fakfak, forum seperti ini merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung yang patut dipertahankan karena membuka ruang dialog yang setara.

Ia mengusulkan agar seluruh informasi resmi pemerintah, mulai dari agenda Bupati, Wakil Bupati hingga kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dikelola melalui satu sistem komunikasi yang terintegrasi di bawah koordinasi Kominfostaper.

Dengan demikian, setiap media memperoleh akses informasi secara bersamaan sehingga prinsip keadilan informasi dapat terwujud.

Gagasan lain datang dari Sekretaris Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Fakfak sekaligus Kontributor TVRI Papua Barat Wilayah Fakfak, Franz Tamaela.

Ia berharap forum seperti itu tidak berhenti sebagai agenda silaturahmi semata, tetapi berkembang menjadi agenda rutin yang mampu menjembatani komunikasi pemerintah dengan media.

Menurut Franz, program dialog interaktif bersama OPD yang pernah dilaksanakan sebelumnya layak dihidupkan kembali karena menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung perkembangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Wartawan BeritaPress.com Wilayah Fakfak, Irfan Boratan, mengingatkan pentingnya membangun budaya komunikasi yang terbuka hingga ke tingkat OPD.

Ia berharap seluruh pimpinan perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan informasi kepada wartawan sehingga proses konfirmasi dapat berlangsung cepat dan menghasilkan pemberitaan yang akurat serta berimbang.

Hal senada disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi KabarsulselIndonesia.web.id, Denny Rahayaan, yang menilai masih diperlukan penguatan fungsi Kominfostaper sebagai pusat distribusi informasi resmi pemerintah daerah.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi melalui grup WhatsApp resmi maupun portal informasi pemerintah akan mempercepat penyebaran press release, dokumentasi kegiatan, serta berbagai informasi strategis kepada seluruh media secara bersamaan.

Usulan-usulan tersebut mendapat perhatian serius dari jajaran Kominfostaper.

Alih-alih membangun jarak dengan media, forum itu justru memperlihatkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan insan pers sebagai mitra strategis dalam membangun transparansi pemerintahan.

Sepanjang dialog berlangsung, tidak tampak suasana saling mempertahankan posisi. Pemerintah mendengar, media menyampaikan, kemudian keduanya mencari titik temu atas berbagai persoalan komunikasi publik yang selama ini menjadi kendala.

Dari forum itu mengemuka satu kesepahaman bahwa kemitraan antara pemerintah dan media harus dibangun di atas prinsip profesionalisme, kesetaraan, keterbukaan, dan saling menghormati. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap media mana pun karena seluruh insan pers memiliki fungsi yang sama sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.

Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana sederhana tersebut akhirnya melahirkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar rangkaian sambutan dan diskusi. Ia menjadi penegasan bahwa membangun pemerintahan yang transparan tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka, dialog yang setara, dan kemauan untuk terus memperbaiki diri.

Bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak, forum itu menjadi pijakan awal untuk memperkuat ekosistem komunikasi publik yang lebih modern dan responsif. Sementara bagi insan pers, pertemuan tersebut menghadirkan optimisme bahwa ruang kemitraan dengan pemerintah akan semakin terbuka, sehingga informasi pembangunan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Dalam era ketika kepercayaan publik menjadi modal utama penyelenggaraan pemerintahan, langkah Kominfostaper Kabupaten Fakfak membangun dialog bersama media menjadi ikhtiar yang patut diapresiasi. Sebab, pemerintahan yang kuat bukan hanya lahir dari kebijakan yang baik, tetapi juga dari kemampuan mendengar, menjelaskan, dan menjaga komunikasi dengan masyarakat melalui pers yang profesional.

 

Writter & Editor : Den.