DARI TUAL, LI HONGWEI TEGASKAN BABAK BARU KERJA SAMA RI–TIONGKOK: LAUT HARUS LESTARI, TENAGA KERJA LOKAL JANGAN TERSINGKIR

DARI TUAL, LI HONGWEI TEGASKAN BABAK BARU KERJA SAMA RI–TIONGKOK: LAUT HARUS LESTARI, TENAGA KERJA LOKAL JANGAN TERSINGKIR

TUAL, KABARSULSELINDONESIA.WEB.ID — Kerja sama perikanan Indonesia–Tiongkok memasuki babak baru. Namun, dari Kota Tual, Maluku, pesan yang disampaikan perwakilan Pemerintah Tiongkok tidak sekadar berbicara tentang kapal dan investasi. Kerja sama tersebut dituntut berjalan aman, stabil, hijau, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya tenaga kerja lokal.

Pesan itu disampaikan Minister Counsellor Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Li Hongwei, yang mewakili Duta Besar RRT, saat menghadiri launching implementasi Technical Cooperation Guidelines (TCG) kerja sama perikanan tangkap Indonesia–RRT di PT Samudra Indo Sejahtera (SIS), Jalan Raya Ngadi, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, Kamis (24/9/2026).

Li menegaskan, kerja sama perikanan tidak boleh berhenti pada aktivitas penangkapan ikan. Menurutnya, kemitraan harus dibangun dengan prinsip keamanan, keberlanjutan lingkungan, peningkatan teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

  “Kerja sama ini harus aman, stabil, hijau dan berkelanjutan,” tegas Li.

Tual Bukan Sekadar Lokasi Operasi

Pelaksanaan TCG di Tual menjadi momentum penting karena wilayah Maluku memiliki sumber daya kelautan yang besar. Karena itu, kerja sama internasional tersebut perlu dipastikan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat pesisir.

Rantai ekonomi perikanan harus dibangun dari hulu hingga hilir. Penangkapan ikan semestinya diikuti dengan pengembangan cold storage, pelabuhan, industri pengolahan, distribusi, teknologi, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja.

Dengan demikian, hasil laut tidak sekadar keluar dari wilayah Maluku dalam bentuk bahan mentah, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati di luar daerah.

Tenaga Kerja Lokal Jangan Hanya Jadi Penonton

Salah satu pesan penting yang disampaikan Li adalah peningkatan penggunaan tenaga kerja lokal.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia diminta mematuhi hukum nasional dan ketentuan TCG. Seiring berkembangnya kegiatan perikanan, keterlibatan tenaga kerja lokal juga harus diperkuat.

Hal ini menjadi poin penting bagi Maluku, terutama Kota Tual dan wilayah sekitarnya yang selama ini menggantungkan kehidupan masyarakat pada sektor kelautan dan perikanan.

Jangan sampai kapal dan modal datang, ikan diambil, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton.

Kerja sama yang sehat harus menciptakan lapangan pekerjaan, transfer teknologi, peningkatan keterampilan serta peluang tumbuhnya pelaku usaha perikanan lokal.

IUU Fishing Harus Jadi Garis Merah

Kerja sama internasional di sektor perikanan juga tidak boleh membuka ruang bagi praktik illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing).

Li mendorong penguatan teknologi, pengawasan dan koordinasi agar kegiatan perikanan berlangsung sesuai ketentuan.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban memastikan seluruh aktivitas kapal, wilayah operasi, hasil tangkapan, pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi dapat diawasi secara transparan.

Sebab, kekayaan laut Indonesia merupakan sumber daya strategis negara yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nilai Tambah Harus Tinggal di Maluku

Bagi Maluku, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi perikanan, tetapi bagaimana memastikan nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.

Jika ikan ditangkap di perairan Maluku, maka masyarakat Maluku harus mendapatkan manfaat melalui pekerjaan, pengolahan, jasa pelabuhan, logistik, usaha perikanan, perdagangan dan industri turunannya.

Karena itu, implementasi TCG perlu dikawal secara terbuka dan terukur. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat pengawasan, pelaku usaha serta masyarakat harus memiliki ruang pengawasan agar kerja sama tersebut benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang adil.

Dorong Teknologi dan Industri Pengolahan

Kerja sama Indonesia–Tiongkok juga diarahkan pada pertukaran teknologi, pelatihan, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, pengelolaan data dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Pengembangan fasilitas pendukung seperti rantai dingin, pelabuhan dan unit pengolahan hasil perikanan menjadi bagian penting dalam membangun industri perikanan yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, Tual tidak hanya menjadi titik keberangkatan kapal penangkap ikan, tetapi dapat berkembang sebagai simpul industri kelautan dan perikanan di kawasan Maluku.

Pemerintah Daerah Harus Berani Mengawal

Launching TCG dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra, Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun, serta unsur KKP, TNI-Polri dan pemerintah daerah.

Prosesi ditandai dengan penekanan tombol sirene dan pelepasan kapal yang akan menjalankan kegiatan penangkapan ikan.

Namun, seremoni tersebut seharusnya bukan menjadi akhir. Justru pengawasan harus dimulai setelah kapal beroperasi.

Pemerintah harus memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan, lingkungan laut terlindungi, nelayan lokal tidak terpinggirkan dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat.

Babak Baru Harus Menguntungkan Rakyat

Dari Tual, babak baru kerja sama perikanan Indonesia–Tiongkok resmi bergerak. Tetapi ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa banyak kapal yang beroperasi atau berapa besar investasi yang masuk.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah berapa banyak lapangan kerja tercipta, berapa besar nilai tambah yang tinggal di Maluku, seberapa kuat industri pengolahan berkembang, serta seberapa terjaga sumber daya laut untuk generasi berikutnya.

Kerja sama internasional boleh diperkuat, investasi boleh masuk, teknologi boleh berkembang. Tetapi kedaulatan pengelolaan sumber daya laut, kepentingan nelayan, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus tetap menjadi garis utama.

Dari Tual untuk Indonesia: lautnya jangan hanya diambil hasilnya—tetapi harus dibangun industrinya dan dikembalikan manfaatnya kepada rakyat.

Editor: Bruce Elang