GMKI Timika: Kampung Damai Harus Menjadi Titik Balik Politik Ekologi di Mimika

GMKI Timika: Kampung Damai Harus Menjadi Titik Balik Politik Ekologi di Mimika

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id – Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Timika, Louis Fernando Afeanpah, menegaskan bahwa aksi penanaman 280 bibit pohon di Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama, bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah gerakan politik ekologi yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk menjaga masa depan lingkungan hidup di Kabupaten Mimika.

Dalam opininya yang berjudul "Ekologi sebagai Narasi Politik: Menakar Harapan dari Kampung Damai", Louis menilai selama ini pembangunan di Mimika masih cenderung berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, paradigma pembangunan seperti itu harus segera diubah agar keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam dapat terwujud.11/07/2026

"Aksi penanaman pohon bukan sekadar kegiatan simbolik. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap pola pembangunan yang hanya mengejar kepentingan jangka pendek, tetapi mengabaikan daya dukung lingkungan," tulisnya.

Louis menjelaskan bahwa keberhasilan gerakan lingkungan tidak cukup berhenti pada penanaman pohon. Yang jauh lebih penting adalah memastikan keberlanjutan gerakan melalui pembentukan kelembagaan masyarakat. Karena itu, pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan (KOPLING) dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga agar gerakan penghijauan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Menurutnya, KOPLING merupakan bentuk nyata pengawasan masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Komunitas tersebut diharapkan mampu menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus menjadi motor penggerak masyarakat dalam menjaga kawasan hijau secara berkelanjutan.

Louis juga menilai Kampung Damai layak dijadikan pilot project pembangunan berbasis lingkungan bagi distrik-distrik lain di Kabupaten Mimika. Ia berharap pemerintah daerah tidak lagi mengedepankan pendekatan pembangunan yang sepenuhnya bersifat top-down, melainkan mulai membuka ruang partisipasi masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan.

"Pemerintah seharusnya memberikan dukungan terhadap komunitas yang menjaga lingkungan melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan hanya menghabiskan anggaran pada proyek fisik yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam pandangannya, persoalan lingkungan memiliki hubungan erat dengan berbagai persoalan pelayanan publik, termasuk krisis air bersih yang masih dialami sejumlah wilayah di Mimika.

Ia mencontohkan kondisi di Distrik Jita yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari rusaknya kawasan hutan dan daerah tangkapan air akibat lemahnya perlindungan terhadap lingkungan.

"Negara terlalu sibuk membangun pipa dan infrastruktur, tetapi lupa menjaga sumber airnya. Padahal, hutan dan kawasan resapan merupakan fondasi utama keberlanjutan pelayanan air bersih," ujarnya.

Louis menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya persoalan konservasi, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.

Ia berharap keberadaan KOPLING dapat berkembang menjadi gerakan masyarakat yang mampu menjangkau seluruh distrik di Kabupaten Mimika sehingga kesadaran menjaga lingkungan tidak berhenti di Kampung Damai semata.

Menurutnya, perdamaian yang sesungguhnya bukan hanya tercermin dari hubungan harmonis antarwarga, tetapi juga dari hubungan yang seimbang antara manusia dan alam.

"Kami tidak hanya menanam pohon. Kami sedang menanam kesadaran, membangun tanggung jawab bersama, dan mengawal masa depan lingkungan Mimika. KOPLING adalah simbol bahwa mahasiswa dan masyarakat telah memilih bergerak bersama menjaga alam sebagai warisan bagi generasi mendatang," tutup Louis.

Editor: Bruce Elang