6 Bulan Konflik Kwamki Narama Tak Tuntas, Advokat Valentinus Ulahayanan Sentil Keras Ketua MRP Papua Tengah”

“6 Bulan Konflik Kwamki Narama Tak Tuntas, Advokat Valentinus Ulahayanan Sentil Keras Ketua MRP Papua Tengah”

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — Advokat dan Konsultan Hukum, Valentinus Ulahayanan, SH. MH. melontarkan kritik tajam kepada Ketua MRP Papua Tengah, Anggaibak, terkait penanganan konflik sosial di wilayah Kwamki Narama yang telah berlangsung kurang lebih enam bulan dan menyebabkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Menurut Valentinus, kehadiran pimpinan lembaga kultur di wilayah konflik sejauh ini dinilai belum memberikan dampak nyata bagi penyelesaian masalah di tengah masyarakat.

  “Yang ini asal bunyi. Anda harus tahu bahwa selama ini baru sekali anda datang ke wilayah konflik, lalu pulang tanpa membawa hasil,” sindir Valentinus dalam keterangannya, Sabtu (17/05/2026).

Ia menilai, seorang pimpinan lembaga kultur tidak cukup hanya datang sesekali lalu mengeluarkan pernyataan yang terkesan menyalahkan masyarakat yang sedang bertikai.

Menurutnya, langkah yang seharusnya dilakukan adalah turun langsung secara berulang dan konsisten untuk menemui kedua kubu, membangun komunikasi, serta mencari jalan diplomasi yang adil bagi semua pihak.

Valentinus juga mengingatkan bahwa Ketua MRP Papua Tengah memiliki tanggung jawab moral sebagai representasi masyarakat adat Papua, khususnya masyarakat pegunungan yang memiliki kultur dan pendekatan sosial berbeda.

  “Anda memimpin lembaga kultur. Seharusnya terlebih dahulu menganalisa dan memahami kultur serta budaya masyarakat orang asli Papua dari gunung. Jangan sembarang membuat statemen yang justru bisa merugikan diri sendiri,” tegasnya.

Ia menilai penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan hanya lewat pernyataan publik atau pendekatan sepihak, melainkan harus dimulai dari akar persoalan di tingkat masyarakat bawah.

Menurut Valentinus, langkah awal yang wajib dilakukan adalah turun langsung ke lapangan secara terus-menerus untuk menggali sumber utama konflik. Setelah data dan fakta diperoleh, barulah disusun langkah penyelesaian yang tepat dan terukur.

Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara lembaga kultur, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh stakeholder di Papua Tengah agar penanganan konflik tidak berjalan sendiri-sendiri.

  “Kalau langkah persuasif dan diplomasi masih gagal, maka harus ada pertimbangan hukum yang matang. Setelah itu baru meminta Kapolres mengambil langkah penegakan hukum positif,” ujarnya.

Pernyataan keras Valentinus itu menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap konflik berkepanjangan di Kwamki Narama yang hingga kini dinilai belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian permanen.

"Pemburu Korup"