Tujuh Bulan Menanti Kepastian, Investor 3T Kepung BGN: Dapur MBG Sudah Berdiri, Pembayaran Miliaran Rupiah Tak Kunjung Cair

Jakarta, KabarsulselIndonesia.web.id |  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis pemerintah kembali menghadapi sorotan. Kali ini bukan soal menu makanan atau distribusi penerima manfaat, melainkan persoalan pembayaran investasi pembangunan dapur MBG yang disebut-sebut belum diselesaikan meski bangunan telah rampung dan siap beroperasi.

Senin, 8 Juni 2026, sejumlah investor lokal dari wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) mendatangi Kantor Pusat Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih Nomor 1, Jakarta Pusat. Mereka menuntut kejelasan pembayaran investasi pembangunan dapur MBG yang nilainya mencapai miliaran rupiah per unit.

Para investor mengaku telah menyelesaikan pembangunan dapur sesuai spesifikasi yang ditentukan pemerintah. Mereka juga telah mengikuti seluruh tahapan administrasi, termasuk proses appraisal atau verifikasi kelayakan yang menjadi syarat sebelum fasilitas tersebut dapat dioperasikan dalam mendukung program MBG.

Namun, hampir tujuh bulan setelah proses verifikasi dilakukan, pembayaran yang dijanjikan belum juga terealisasi.

Kekecewaan itu akhirnya meledak menjadi aksi protes. Sejumlah investor mendatangi kantor BGN dan meminta bertemu langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Mereka menilai negara tidak boleh membiarkan para mitra yang telah mengambil risiko finansial besar berada dalam ketidakpastian berkepanjangan.

Suasana di dalam kantor BGN sempat memanas. Beberapa investor mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pihak-pihak yang sejak awal bersedia mendukung pelaksanaan MBG, terutama di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis, transportasi, dan logistik yang jauh lebih berat dibanding wilayah perkotaan.

Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar keterlambatan administratif. Di balik bangunan dapur yang telah berdiri, terdapat pinjaman bank, kewajiban kepada kontraktor, pembayaran material, hingga tanggung jawab terhadap tenaga kerja yang harus diselesaikan.

"Negara meminta kami membangun cepat demi menyukseskan program. Kami penuhi. Dapur sudah selesai, siap digunakan, tetapi hak kami belum juga dibayarkan," ujar salah satu investor yang ikut dalam aksi tersebut.

Keluhan para investor juga mengungkap sisi lain dari implementasi program MBG yang selama ini jarang muncul ke ruang publik. Di tengah ambisi besar pemerintah memperluas layanan makan bergizi hingga ke pelosok Indonesia, terdapat persoalan tata kelola yang menurut mereka membutuhkan perhatian serius.

Sebab, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan para mitra yang bekerja di lapangan.

Ironisnya, sejumlah dapur yang dibangun dengan investasi besar kini berada dalam posisi menunggu. Bangunan telah selesai, peralatan tersedia, dan sebagian telah siap beroperasi. Namun ketidakjelasan penyelesaian pembayaran membuat para investor berada dalam situasi yang sulit.

Mereka khawatir jika persoalan ini terus berlarut-larut, kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap program-program pemerintah akan ikut tergerus.

Di tengah aksi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, akhirnya memberikan tanggapan. Saat ditemui sejumlah awak media, Nanik mengakui bahwa dirinya baru saja menerima aksi penyampaian aspirasi dari para investor 3T yang telah menyelesaikan pembangunan dapur MBG.

Menurut dia, persoalan yang disampaikan para investor menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional.

"Memang benar, sebelum ke sini saya baru saja menerima aspirasi dari para investor 3T yang telah membangun dapur MBG. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian," kata Nanik kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa BGN memahami kekhawatiran para investor yang telah mengeluarkan modal besar untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Karena itu, pihaknya berkomitmen mencari solusi dan menuntaskan berbagai persoalan yang masih menghambat penyelesaian hak-hak para investor.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Semua aspirasi yang disampaikan telah kami terima dan akan kami tindak lanjuti agar ada kepastian bagi para investor yang telah berkontribusi dalam pembangunan dapur MBG," ujarnya.

Pernyataan tersebut setidaknya memberi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi. Namun bagi para investor, komitmen saja belum cukup. Yang mereka tunggu adalah langkah nyata dan kepastian waktu penyelesaian.

Sebab, setiap hari keterlambatan berarti bertambahnya beban biaya yang harus mereka tanggung sendiri.

Kasus ini menjadi ujian penting bagi Badan Gizi Nasional dalam mengelola salah satu program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis memang dirancang untuk menjawab persoalan gizi nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun di balik tujuan besar itu, terdapat mata rantai pelaksana yang juga membutuhkan kepastian dan perlindungan.

Jika persoalan pembayaran kepada investor yang telah memenuhi kewajibannya tidak segera diselesaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran operasional dapur MBG di daerah 3T, melainkan juga kredibilitas tata kelola program itu sendiri.

Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah modal utama dalam menjalankan program sebesar MBG. Ketika dapur sudah berdiri, bangunan sudah selesai, dan seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka yang ditunggu bukan lagi janji, melainkan kepastian.

 

Writter & Editor : Den