Bupati Samaun Temui AHY dan Wamen PU, Dorong Percepatan Pembangunan Fakfak

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Ada cara berbeda memperjuangkan pembangunan sebuah daerah: menunggu program datang, atau mendatangi pintu tempat kebijakan itu dirumuskan.

Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., memilih yang kedua.

Pada Jumat, 18 September 2026, Samaun berada di Jayapura mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Papua. Forum yang digelar di Kantor Gubernur Papua itu mempertemukan jajaran pemerintah pusat dengan gubernur, bupati dan wali kota untuk menyelaraskan agenda pembangunan di Tanah Papua.

Namun bagi Samaun, forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial.

Ia memanfaatkannya untuk bertemu langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kepada AHY, Samaun mendorong sejumlah kebutuhan pembangunan Kabupaten Fakfak agar mendapat perhatian dalam kebijakan dan program pemerintah pusat.

“Saya hadir dalam agenda tersebut dan bertemu dengan Pak AHY untuk mendorong sejumlah kebutuhan pembangunan di Kabupaten Fakfak,” kata Samaun melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat, (18/09).

Pertemuan itu memberi makna lebih dari sekadar perjumpaan dua pejabat. Di satu sisi, AHY berada pada posisi yang mengoordinasikan agenda besar pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Di sisi lain, Samaun membawa kepentingan sebuah kabupaten di ujung barat Papua Barat yang membutuhkan konektivitas kebijakan agar agenda pembangunannya tidak berhenti sebagai daftar kebutuhan daerah.

Rakor tersebut memang dirancang untuk kepentingan itu: menyamakan persepsi, mengidentifikasi isu strategis, serta menyelaraskan program dan rencana tindak lanjut lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah Papua.

Agenda berlangsung padat. Setelah pembukaan dan menyanyikan Indonesia Raya, AHY memberikan arahan. Forum kemudian diisi pengantar menteri atau wakil menteri, paparan Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemaparan isu strategis oleh Gubernur Papua, lalu diskusi bersama para bupati dan wali kota.

Samaun tidak berhenti pada satu meja. 

Ia juga menemui Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Pertemuan dengan pejabat kementerian teknis tersebut menjadi bagian dari langkah Samaun memperluas jalur komunikasi pembangunan Fakfak, khususnya dengan institusi yang memiliki kewenangan langsung dalam urusan pekerjaan umum dan infrastruktur.

Langkah itu penting karena pembangunan daerah tidak selalu selesai di tingkat kabupaten. Banyak agenda membutuhkan sinkronisasi perencanaan, dukungan kementerian teknis dan keputusan pemerintah pusat.

Di sinilah posisi seorang kepala daerah diuji: bukan semata pada seberapa banyak program yang direncanakan, tetapi seberapa jauh kebutuhan daerah dapat diterjemahkan menjadi agenda yang dipahami dan diperhitungkan dalam kebijakan nasional.

Samaun memilih hadir di ruang itu.

Ia membawa nama Fakfak ke dalam percakapan pembangunan Papua yang lebih luas bersama pemerintah pusat dan para kepala daerah lainnya.

Forum di Jayapura tersebut juga memperlihatkan bahwa pembangunan Papua tidak lagi dapat dipandang sebagai kumpulan proyek yang berdiri sendiri. Infrastruktur, konektivitas, pariwisata dan tata lingkungan harus bergerak dalam satu kerangka pengembangan wilayah.

Bagi Fakfak, kepentingannya jelas. Daerah membutuhkan infrastruktur yang mampu membuka akses, memperkuat konektivitas dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Tetapi untuk mencapai itu, komunikasi politik-administratif antara daerah dan pusat harus terus dibangun.

Dan pada hari itu, Samaun memilih berada di garis depan komunikasi tersebut.

Pertemuan dengan AHY dan Wamen PU bukanlah akhir dari sebuah perjuangan pembangunan. Justru dari meja pertemuan itulah pekerjaan berikutnya dimulai: memastikan aspirasi yang telah disampaikan dapat diterjemahkan ke dalam koordinasi, program, dan tindak lanjut yang konkret.

Sebab bagi sebuah daerah, pembangunan tidak cukup hanya dibicarakan di kampung halaman.

Ia harus diperjuangkan sampai ke meja tempat keputusan dibuat. Dan di Jayapura, pada 18 September 2026, Bupati Samaun Dahlan membawa Fakfak ke meja itu.
 

Writter & Editor : Den