Negara Mulai Benahi Tata Kelola Tambang, Bahlil: SDA Harus Kembali untuk Rakyat

Jakarta, KabarsulselIndonesia.web.id |  Pemerintah mulai bergerak membenahi tata kelola sektor energi dan pertambangan nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan negara tidak boleh terus dirugikan oleh praktik rente dan kebocoran penerimaan negara di sektor sumber daya alam.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk memperketat pengawasan sektor energi dan pertambangan agar pengelolaan kekayaan alam lebih adil serta memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

“Negara tidak boleh kalah oleh permainan rente dan kepentingan segelintir kelompok,” kata Bahlil.

Di tengah tekanan harga minyak dunia dan tingginya ketergantungan terhadap impor energi, pemerintah mulai mengubah arah kebijakan nasional. Salah satu fokus utama adalah menekan kebocoran penerimaan negara dari sektor tambang sekaligus memperkuat kemandirian energi.

Pemerintah juga mulai mendorong penggunaan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG impor. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban devisa negara yang selama ini terkuras akibat impor energi.

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan harus dikelola untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan hanya menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu.

Ia menegaskan sektor energi dan pertambangan harus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah disebut mulai memperketat pengawasan terhadap izin tambang, arus produksi, hingga tata niaga komoditas mineral dan batu bara. Penataan itu menjadi bagian dari upaya negara mengambil kembali kendali atas pengelolaan sumber daya alam strategis.

Arah kebijakan pemerintahan Prabowo kini dinilai semakin tegas: memperketat tata kelola, memburu kebocoran penerimaan negara, serta memastikan kekayaan alam Indonesia kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 

(*****)