Ancaman Pecat Nakes Dinilai Berlebihan, Masyarakat Mimika: Pemimpin Harusnya Lindungi, Bukan Intimidasi"

"Ancaman Pecat Nakes Dinilai Berlebihan, Masyarakat Mimika: Pemimpin Harusnya Lindungi, Bukan Intimidasi"

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Gelombang kritik terhadap pernyataan Bupati Mimika yang mengancam akan memberhentikan tenaga kesehatan (nakes) yang videonya viral terus bermunculan. Sejumlah masyarakat menilai pernyataan tersebut terlalu emosional dan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang mengedepankan penyelesaian masalah secara bijaksana.11/06/26

Masyarakat mengingatkan bahwa seorang kepala daerah tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) secara sepihak hanya karena merasa tidak senang atau tersinggung terhadap tindakan bawahannya.

"Negara ini diatur oleh undang-undang, bukan oleh emosi. Tidak ada seorang Bupati yang bisa memecat ASN hanya karena marah atau tersinggung. Ada mekanisme, ada aturan, dan ada proses yang harus dihormati," ujar salah seorang tokoh masyarakat Mimika.

Menurut berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN harus melalui pemeriksaan dan tahapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Mulai dari pembinaan, teguran, hingga sanksi yang lebih berat apabila terbukti melakukan pelanggaran serius.

Masyarakat juga menilai bahwa tindakan para tenaga kesehatan yang menyampaikan kondisi mereka melalui media sosial tidak dapat serta-merta dipandang sebagai sebuah kejahatan, apalagi dijadikan alasan untuk melontarkan ancaman pemecatan.

Pasalnya, para tenaga kesehatan tersebut diketahui harus berjalan kaki selama berjam-jam melintasi medan pegunungan, hutan, serta menyeberangi sejumlah sungai dalam kondisi menderita malaria dan keterbatasan obat-obatan.

"Kami heran, yang seharusnya mendapat perhatian dan pertolongan justru diancam. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk melayani masyarakat di pedalaman, tetapi yang muncul malah kemarahan. Di mana letak empati seorang pemimpin?" kata seorang warga.

Di tengah keterbatasan akses transportasi dan lambatnya respons birokrasi, masyarakat menilai bahwa video yang beredar merupakan jeritan hati para petugas yang sedang menghadapi kondisi darurat, bukan upaya untuk menjatuhkan pemerintah daerah.

"Kritik itu lahir karena ada persoalan. Jangan bunuh pesannya hanya karena tidak suka dengan cara penyampaiannya. Seorang pemimpin besar tidak sibuk mencari siapa yang salah, tetapi fokus mencari solusi atas persoalan yang terjadi," ujar warga lainnya.

Masyarakat Mimika justru menilai bahwa yang lebih mendesak dilakukan pemerintah daerah adalah memastikan seluruh tenaga kesehatan yang terserang malaria mendapatkan penanganan terbaik, memperbaiki sistem komunikasi darurat, serta menjamin tersedianya transportasi yang memadai bagi petugas yang bekerja di daerah terpencil.

"Tenaga kesehatan di pedalaman Papua adalah pejuang kemanusiaan. Mereka berjuang dalam keterbatasan yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang duduk nyaman di balik meja. Mereka membutuhkan perlindungan dan penghargaan, bukan intimidasi dan ancaman," ungkap seorang tokoh pemuda.

Kritik yang terus bergulir di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat Mimika tidak sedang membela pelanggaran disiplin, tetapi sedang mempertanyakan kepekaan dan kualitas kepemimpinan di tengah situasi darurat yang dialami para petugas kesehatan.

"Pemimpin diuji ketika rakyatnya menderita. Jika yang lebih dahulu keluar adalah amarah dibanding empati, maka yang dipertanyakan bukan loyalitas para tenaga kesehatan, tetapi kualitas kepemimpinan itu sendiri. Sebab jabatan tidak membuat seseorang otomatis menjadi pemimpin, tetapi sikap dan kebijaksanaanlah yang menentukan apakah ia layak disebut pemimpin," demikian kritik tajam yang berkembang di tengah masyarakat Mimika.

Editor : Bruce Elang