Kwamki Narama Berdarah, Kepemimpinan Mimika Dipertanyakan

Avatar photo

Kabar Sulsel - Admin

, 05 Mei 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Kwamki Narama Berdarah, Kepemimpinan Mimika Dipertanyakan

Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Timika, Mei 2026, Situasi keamanan di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, kian memprihatinkan. Dalam kurun waktu delapan bulan, sejak Oktober 2025 hingga Mei 2026, konflik antarwarga yang belum terselesaikan telah menelan sedikitnya 16 korban jiwa.

Korban tersebut terdiri dari satu perempuan dan belasan laki-laki. Rangkaian kekerasan yang terus berulang ini menunjukkan bahwa konflik sosial di wilayah tersebut belum mampu dikendalikan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Sebagai salah satu distrik penting, Kwamki Narama seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan stabilitas sosial di Mimika. Namun realitas di lapangan justru memperlihatkan kondisi sebaliknya: konflik berkepanjangan yang tak kunjung damai.

Kondisi ini memunculkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati Mimika. Ketidakmampuan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Lebih jauh, muncul penilaian bahwa terjadi pembiaran terhadap konflik tersebut. Jika benar demikian, maka hal ini menjadi persoalan serius yang tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal.

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah diminta untuk segera mengambil langkah tegas. Gubernur bersama aparat keamanan, termasuk Kapolda, diharapkan turun langsung ke Timika guna memfasilitasi proses perdamaian dan menghentikan siklus kekerasan yang terus berlangsung.

Konflik yang telah berjalan selama delapan bulan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Setiap nyawa yang hilang adalah tanggung jawab negara.

Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, sangat disayangkan apabila pemerintah kabupaten terkesan mengabaikan persoalan serius ini. Masyarakat membutuhkan kehadiran negara—bukan sekadar janji, tetapi tindakan nyata untuk menghadirkan rasa aman dan keadilan.

(Elang)