Polemik Scrap Freeport Memanas, DAD Mimika Warning Penumpang Gelap Yang Menunggangi Aspirasi OPA

Polemik Scrap Freeport Memanas, DAD Mimika Warning Penumpang Gelap Yang Menunggangi Aspirasi OPA

TIMIKA, Papua Tengah Kabarsulselindonesia.web.id  – Polemik pengelolaan besi tua (scrap) di lingkungan PT Freeport Indonesia yang berujung pada aksi pemalangan akses menuju Kuala Kencana mulai memunculkan kekhawatiran baru. Bukan semata soal perebutan peluang usaha, tetapi adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang mencoba menunggangi aspirasi masyarakat adat untuk kepentingan kelompok maupun agenda pribadi.

Peringatan keras itu disampaikan Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika, Vinsent Oniyoma, menyusul aksi blokade yang sempat menghambat aktivitas ribuan pekerja dan operasional perusahaan yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Papua Tengah.

Menurut Vinsent, masyarakat Orang Asli Papua (OPA) memiliki hak penuh untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak ekonomi mereka. Namun perjuangan tersebut tidak boleh berubah menjadi alat bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah konflik.

"Kami melihat ada kecenderungan isu ini berkembang ke arah yang tidak sehat. Aspirasi masyarakat adat boleh disampaikan, tetapi jangan sampai OPA dimanfaatkan oleh penumpang gelap yang memiliki kepentingan lain di balik persoalan scrap ini," tegasnya.

DAD Mimika menilai persoalan scrap seharusnya menjadi momentum untuk memperluas akses ekonomi masyarakat adat, bukan malah memecah belah sesama Orang Papua. Sebab yang diperebutkan bukan sekadar tumpukan besi bekas, melainkan peluang usaha bernilai ekonomi yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak.05/06/2026

Di tengah memanasnya perdebatan, DAD mengingatkan bahwa PT Freeport Indonesia merupakan objek vital nasional yang keberlangsungan operasionalnya berdampak langsung terhadap ribuan tenaga kerja Papua dan perputaran ekonomi daerah. Karena itu, setiap bentuk penyampaian aspirasi harus dilakukan secara bermartabat tanpa mengganggu stabilitas keamanan maupun aktivitas masyarakat.

"Kalau Freeport terganggu, yang paling pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat Papua sendiri. Karena itu, jangan sampai perjuangan hak berubah menjadi tindakan yang merugikan kepentingan bersama," ujar Vinsent.

Lebih jauh, DAD Mimika secara terbuka meminta agar mekanisme pengelolaan scrap dievaluasi kembali. Organisasi adat tersebut mendorong adanya revisi atau adendum kerja sama yang memberi ruang lebih luas bagi masyarakat adat Amungme dan Kamoro serta yayasan-yayasan lokal yang memiliki kemampuan mengelola usaha tersebut.

Menurut DAD, keterlibatan yang lebih adil penting untuk menghindari kecemburuan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat adat.

Selain menyoroti persoalan ekonomi, DAD juga mengkritik munculnya berbagai opini yang dinilai sengaja menggiring masyarakat pada narasi yang dapat memperkeruh situasi. Bahkan, DAD menilai ada upaya membawa-bawa nama pimpinan PT Freeport Indonesia ke dalam pusaran polemik yang sebenarnya berkaitan dengan urusan bisnis dan distribusi manfaat ekonomi.

"Kami mengutuk pihak-pihak yang sengaja memainkan opini dengan menyeret nama pimpinan Freeport untuk kepentingan tertentu. Jangan jadikan perusahaan ini sebagai arena pertarungan kelompok atau kendaraan politik," tegasnya.

DAD menegaskan bahwa seluruh persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat adat harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah adat, dan mekanisme yang bermartabat. Organisasi tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.

Di tengah tarik-menarik kepentingan yang mengemuka dalam polemik scrap Freeport, DAD Mimika mengingatkan satu hal penting: masyarakat adat harus menjadi pelaku utama yang menikmati manfaat ekonomi di tanahnya sendiri, bukan menjadi penonton, apalagi korban dari permainan kepentingan pihak lain.

Editor : Bruce Elang