Papua Tak Cukup Dijaga dengan Senjata, Penyelesaian Konflik Butuh Dialog dan Keadilan

Papua Tak Cukup Dijaga dengan Senjata, Penyelesaian Konflik Butuh Dialog dan Keadilan

PAPUA Kabarsulselindonesia.web.id — Konflik Papua kembali menuntut perhatian serius. Persoalan yang berlangsung selama puluhan tahun tersebut dinilai tidak akan menemukan jalan keluar apabila negara hanya mengandalkan pendekatan keamanan tanpa dibarengi strategi politik, dialog, rekonsiliasi, dan penegakan keadilan.31/08/2026

Pengamat politik Papua menilai, konflik yang berkepanjangan telah meninggalkan persoalan kemanusiaan dan ketidakpercayaan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur maupun kebijakan administratif.

Menurutnya, pemerintah perlu berani mengubah cara pandang dalam melihat Papua. Konflik tidak semata-mata harus ditempatkan sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan sejarah, identitas, hak masyarakat adat, kesejahteraan, ketimpangan, serta hubungan kepercayaan antara masyarakat Papua dan negara.

Masalah Papua Bukan Sekadar Persoalan Keamanan

Selama bertahun-tahun, berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menangani persoalan Papua. Namun, keberadaan konflik yang terus berulang menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh persoalan.

Pendekatan keamanan memang diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Namun, pendekatan tersebut dinilai tidak cukup apabila tidak disertai strategi penyelesaian konflik yang menyentuh persoalan mendasar.

Di titik inilah dialog menjadi penting.

Dialog bukan berarti mengabaikan hukum ataupun keamanan negara. Sebaliknya, dialog harus ditempatkan sebagai instrumen politik untuk mencari jalan keluar secara damai, terukur, dan bermartabat.

Ketidakpercayaan Menjadi Persoalan Besar

Salah satu persoalan paling sulit dalam konflik Papua adalah hilangnya kepercayaan.

Ketika masyarakat merasa aspirasinya tidak didengar, sementara negara melihat persoalan Papua terutama dari perspektif keamanan, maka jarak antara kedua pihak akan semakin lebar.

Karena itu, pemerintah perlu membangun ruang komunikasi yang lebih terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat Papua.

Dialog yang dibutuhkan bukan sekadar forum seremonial, melainkan proses yang memungkinkan berbagai persoalan dibicarakan secara terbuka, termasuk persoalan sejarah, pembangunan, hak masyarakat adat, keamanan, HAM, dan masa depan Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Harus Berjalan Bersama Keadilan

Pembangunan Papua tetap merupakan kebutuhan penting. Namun pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.

Kesejahteraan harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Akses pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan tanah adat, pengelolaan sumber daya alam, dan kesempatan ekonomi harus menjadi bagian dari agenda besar pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan gedung, jalan, dan infrastruktur, tetapi juga menghasilkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Persoalan HAM Harus Mendapat Kepastian

Pengamat tersebut juga menilai bahwa penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilepaskan dari persoalan hak asasi manusia.

Setiap dugaan pelanggaran HAM harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang transparan dan kredibel. Korban membutuhkan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun.

Penyelesaian persoalan masa lalu bukan untuk membuka kembali permusuhan, melainkan menjadi bagian penting dari proses rekonsiliasi.

Tanpa keberanian menyelesaikan persoalan masa lalu, perdamaian akan sulit memiliki fondasi yang kuat.

Presiden Prabowo Dihadapkan pada Pilihan Strategis

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, persoalan Papua menjadi salah satu agenda strategis yang membutuhkan kebijakan jangka panjang.

Pemerintah memiliki peluang untuk melakukan evaluasi terhadap pendekatan yang selama ini digunakan dan mencari formula baru yang lebih komprehensif.

Keamanan tetap harus dijamin, tetapi pada saat yang sama negara perlu memperluas ruang dialog, memperkuat pembangunan yang adil, melindungi masyarakat sipil, serta memastikan proses hukum berjalan secara transparan.

Jika semua pendekatan tersebut berjalan bersama, maka penyelesaian konflik Papua tidak lagi semata-mata berorientasi pada bagaimana menghentikan kekerasan, tetapi bagaimana mengakhiri akar ketidakpercayaan yang membuat konflik terus berulang.

Jangan Wariskan Konflik kepada Generasi Berikutnya

Konflik yang tidak diselesaikan hari ini berpotensi menjadi beban generasi berikutnya.

Anak-anak Papua tidak seharusnya tumbuh dalam situasi yang terus dibayangi ketakutan, kekerasan, pengungsian, dan ketidakpastian. Begitu pula negara tidak boleh membiarkan persoalan Papua menjadi konflik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Karena itu, penyelesaian konflik Papua membutuhkan keberanian untuk keluar dari pola lama.

Senjata mungkin dapat menghentikan tembakan, tetapi dialog, keadilan, dan kepercayaanlah yang dibutuhkan untuk menghentikan konflik secara permanen.

Pengamat politik Papua berpandangan, momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk membangun strategi penyelesaian yang lebih menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya bertanya bagaimana menjaga Papua tetap aman, tetapi juga harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:

Bagaimana menghadirkan keadilan, membangun kepercayaan, dan memastikan masyarakat Papua merasa menjadi bagian yang dihormati dalam perjalanan bangsa Indonesia?

Pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan besar yang tidak boleh terus ditunda.

Editor: Bruce Elang