Halimun Saulatu Soroti Nasib Anak Kurang Mampu di Maluku Tengah: Jangan Biarkan Keterbatasan Ekonomi Menjadi Penghalang Pendidikan Tinggi

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, secara tegas menyoroti nasib anak-anak SMA dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Maluku Tengah yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi namun terhambat keterbatasan biaya. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (16/9/2026), usai melaksanakan reses di daerah pemilihannya.

-Biaya Jadi Penghalang Utama — Banyak Anak Cerdas Terhenti di Gerbang SMA

Halimun menyampaikan, salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat selama reses berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan siswa SMA, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Banyak anak berpotensi dan berkeinginan melanjutkan ke perguruan tinggi, namun terhalang oleh kemampuan ekonomi keluarga.

"Anak-anak SMA, terutama yang kurang mampu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu banyak. Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun Pemerintah Provinsi Maluku turut memperhatikan nasib mereka," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Ia menilai, persoalan biaya adalah kendala utama yang membuat sebagian anak terpaksa berhenti bersekolah setelah lulus SMA — padahal mereka memiliki kemampuan dan keinginan untuk terus belajar.

-Pendidikan Tidak Boleh Berhenti di SMA — Harus Ada Jalan Beasiswa & Pendampingan

Halimun menegaskan, perhatian pemerintah terhadap pendidikan tidak boleh berhenti di tingkat SMA. Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi wajib memastikan adanya jalur beasiswa maupun pendampingan bagi siswa yang memenuhi syarat namun terkendala biaya.

"Kadang kita bicara soal generasi penerus, tapi hanya karena satu orang anak tidak mampu, pendidikannya tidak bisa dilanjutkan. Itu yang miris sekali," ungkapnya dengan nada prihatin.

Ia juga menyinggung keberadaan program Sekolah Rakyat yang dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan, namun perlu diikuti dengan dukungan berkelanjutan hingga jenjang perguruan tinggi.

-Butuh Mekanisme Data  dan Koordinasi Lintas OPD Jangan Sampai Ada yang Tertinggal

Agar bantuan tepat sasaran dan cepat diterima, Halimun mendesak adanya mekanisme pendataan yang akurat dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, siswa yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh informasi dan bantuan tanpa harus menunggu lama atau terhambat birokrasi.

"Kalau ada anak-anak yang kurang mampu, terutama yang mau kuliah, harus ada perhatian. Baik beasiswa maupun proses pendampingannya. Itu yang paling penting. Pemerintah harus punya data yang jelas siapa mereka, di mana mereka, dan apa yang mereka butuhkan — sehingga tidak ada yang terlewat," tegasnya.

-Harapan: Keterbatasan Ekonomi Bukan Alasan Berhenti Bermimpi

Halimun berharap aspirasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan ke depan.

"Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi anak-anak Maluku Tengah untuk berhenti mengejar pendidikan tinggi. Masa depan daerah ini ada di tangan mereka — dan kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan mereka mendapat kesempatan yang sama," pungkasnya.

(M.N)