Rp72 Miliar Terkuras, Jalan Marsela Retak: Dugaan Proyek Asal Jadi Disorot

Rp72 Miliar Terkuras, Jalan Marsela Retak: Dugaan Proyek Asal Jadi Disorot

Marsela, Maluku Barat Daya Kabarsulselindonesia.web.id  – Proyek pembangunan jalan hotmix di Kecamatan Marsela, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yang menelan anggaran Rp72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021–2022, kini menjadi sorotan. Jalan yang diharapkan menjadi solusi akses transportasi antarwilayah justru mengalami kerusakan serius meski belum berusia lama.

Berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan masyarakat setempat, keretakan terjadi hampir di sepanjang badan jalan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Warga menilai proyek yang dibiayai menggunakan uang negara itu gagal memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mereka menduga orientasi mengejar keuntungan lebih besar telah mengorbankan mutu pekerjaan.26/7/26

Sejumlah warga mengungkapkan bahwa sejak awal pelaksanaan proyek, kontraktor PT SS diduga menggunakan material pasir pantai dari Desa Serili sebagai bagian dari pekerjaan timbunan. Padahal, secara teknis penggunaan pasir pantai dalam konstruksi jalan dinilai tidak memenuhi standar apabila tidak melalui proses dan spesifikasi tertentu.

Salah satu sumber berinisial EN menduga pekerjaan timbunan pilihan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurutnya, lapisan pondasi agregat (LPA) juga diduga terlalu tipis atau tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan badan jalan cepat mengalami retak.

  "Diduga pada tahap timbunan pilihan tidak dikerjakan sesuai spesifikasi. Material yang digunakan diduga pasir pantai atau lapisan pondasi agregatnya tidak sesuai sehingga berdampak pada keretakan jalan," ujar EN.

Sumber lain berinisial AL menjelaskan bahwa kerusakan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas material yang kurang baik, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, serta masuknya air ke lapisan perkerasan jalan sehingga mempercepat pelapukan permukaan aspal.

Selain dugaan lemahnya kualitas pekerjaan, pengawasan proyek juga menjadi sorotan. Warga menilai konsultan pengawas seharusnya menjalankan fungsi pengendalian secara maksimal agar setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak membuka ruang bagi pelaksanaan proyek yang diduga dikerjakan secara asal.

Masyarakat Marsela meminta pemerintah, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. Mereka berharap seluruh proses pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penggunaan material, hingga pengawasan pekerjaan, diperiksa secara transparan demi memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor PT SS maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Demi menjaga keberimbangan informasi, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.

Penulis: Ever M

Editor: Bruce Elang