Hanura Menolak,PAN Menerima: Polemik Sapi Kurban Pemda Mimika Tuai Sorotan.

Hanura Menolak,PAN Menerima: Polemik Sapi Kurban Pemda Mimika Tuai Sorotan.

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id  – Polemik penyaluran sapi kurban dari program Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Peternakan terus menjadi perbincangan publik. Seekor sapi kurban yang semula diperuntukkan bagi Partai Hanura Mimika justru ditolak secara terbuka oleh Ketua DPC Hanura Mimika, Saleh Alhamid.13/06/2026

Penolakan tersebut sempat viral di media sosial dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Saleh Alhamid menegaskan bahwa partai politik bukanlah pihak yang semestinya menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah.

Menurutnya, hewan kurban lebih tepat disalurkan kepada masyarakat Muslim yang membutuhkan, masjid, pondok pesantren, yayasan Islam maupun lembaga keagamaan yang memiliki manfaat langsung bagi umat.

"Partai politik tidak pantas menerima sapi kurban. Masih banyak masyarakat yang lebih berhak menerima," demikian alasan yang disampaikan Saleh Alhamid.

Sikap tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan yang menilai penolakan itu dilandasi pertimbangan moral dan kepatutan. Namun, polemik justru semakin berkembang ketika sapi kurban yang sebelumnya ditolak Hanura kemudian diterima oleh jajaran Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Mimika melalui Wakil Ketua DPD PAN Mimika, Hasan Nussi.

Penerimaan sapi tersebut kembali mengundang perhatian publik. Sejumlah warga mempertanyakan status penerimaan hewan kurban tersebut, apakah diterima atas nama partai politik atau atas nama pribadi. Pertanyaan itu muncul mengingat alasan penolakan yang sebelumnya disampaikan Hanura, yakni bahwa partai politik bukanlah sasaran yang tepat untuk menerima bantuan hewan kurban pemerintah.

"Kalau Hanura menolak karena menganggap partai tidak pantas menerima, lalu apakah penerimaan oleh PAN dilakukan atas nama partai atau pribadi?" demikian pertanyaan yang ramai diperbincangkan masyarakat.

Sejumlah tokoh masyarakat menilai polemik ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan mekanisme penyaluran bantuan hewan kurban agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

Mereka berharap bantuan serupa di masa mendatang lebih diprioritaskan kepada masyarakat kurang mampu, masjid, pondok pesantren, maupun lembaga keagamaan yang benar-benar melayani umat.

Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang, peristiwa ini menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan menjelang Hari Raya Iduladha di Mimika. Penolakan oleh Hanura dan penerimaan oleh PAN memunculkan perdebatan mengenai etika, kepatutan, dan tujuan utama penyaluran hewan kurban yang bersumber dari program pemerintah daerah.

Editor : Bruce Elang